AMBON, Siwalimanews – Dipastikan hari ini, Walikota Ambon Bodewin Wattimena akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD. Evaluasi dilakukan lantaran kebijakan efisiensi anggaran dilakukan pemerintah pusat berpengaruh pada program kerja pemerintah daerah.
âJadi pemerintah kota juga telah menginstruksikan OPD untuk membatasi serta melakukan efisiensi terhadap program kegiatan dan belanja tahun 2025 yang bersifat seremonial, kajian, studi banding dan pencetakan, ujar Pelaksana Tugas Sekot Ambon Robby Sapulette.
Selain itu, efisiensi telah dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
âEvaluasi terhadap masing-masing OPD akan dilakukan sesuai jadwal pada Kamis 27 Maret yang dipimpin walikota,â tegas Sapulette di media center, balai kota, kemarin.
Tidak hanya itu, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 juga berdampak pada pembayaran gaji 13 kepada aparatur yang mengabdi di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
âPemkot Ambon meminta maaf kepada seluruh tenaga kontrak lantaran tidak dapat merealisasi tunjangan hari raya (THR),â ujar Sapulette di media center, kemarin.
Lanjutnya, pemkot tidak dapat menyediakan THR tenaga kontrak. Sedianya sesuai dengan PP Nomor: 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 itu hanya diberikan kepada DPRD, PNS, dan PPPK.
Selain itu, ia mengakui dasar pertimbangan kondisi keuangan daerah, prioritas saat ini menjadi fokus pemkot antara lain merealisasikan kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran dan beban hutang sertifikasi, ADD, TPP dan gaji kontrak senilai Rp 107,104. 948.000.
Menurutnya beban anggaran belanja pemkot semakin besar juga sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dengan penundaan waktu penerbitan SK PPPK secara nasional.
âIni mengakibatkan daerah kembali wajib menganggarkan item belanja rutin terhadap gaji pegawai kontrak untuk 10 bulan kedepan dan hal ini juga mempengaruhi kebijakan pemkot terkait dengan THR tenaga kontrak termasuk gaji 13,â tegasnya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap kondisi yang dihadapi pemkot saat ini dapat dipahami oleh seluruh tenaga kontrak yang mengabdikan dirinya bagi negara.
âKita doakan kedepan upaya pemerintah dan didukung oleh masyarakat akan memberikan dampak besar bagi PAD supaya memudahkan pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan pelaÂ-yanan publik,â harapnya. (S-29)