AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Maluku dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait insiden patahnya tongkang milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) di perairan Pulau Wetar, Kabupaten MBD.
“Sesuai jadwal, besok (hari ini red-), kami akan RDP dengan PT Batutua, Dinas Lingkungan Hidup, serta Inspektur Pertambangan untuk meninjau hasil kajian atas patahnya tongkang bermuÂatan material tambang yang diduga menÂcemari lingkungan di kawasan Pulau Wetar,†ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny, kepada Siwalima, di Gedung Balieo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Senin (20/10).
Menurutnya, langkah itu diambil sebagai tindak lanjut dari berbagai aksi protes dan demonstrasi masyarakat yang berlangsung beberapa waktu lalu terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat patahnya tongkang tersebut.
“Kita harus utamakan kepentingan rakyat karena suara masyarakat sudah sangat jelas melalui aksi protes di DPRD Maluku. Ini tidak bisa dibiarkan. Pada rapat sebelumnya PT Batutua tidak hadir, sementara hingga kini kami di DPRD belum menerima hasil kajian resmi. Yang ada hanya kajian milik PT sendiri dan itu kami anggap tidak relevan karena bersifat sepihak,†tegas Laipeny.
Ia menambahkan, usai pelaksanaan RDP, Komisi II bersama Dinas Perikanan dan sejumlah ahli lingkungan akan meninjau langsung lokasi patahnya tongkang untuk memastikan sejauh mana dampaknya terhadap ekosistem laut di sekitar Pulau Wetar.
Laipeny menegaskan, DPRD Maluku akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan kejelasan ilmiah dan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. (S-26)
