AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku, Alhidayat Wajo meminta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku melakukan operasi pasar, menyikapi tingginya harga beras yang mencekik rakyat.
“Masalah beras ini menjadi persoalan nasional, sehingga memang baik nasional maupun Pemda harus melihat masalah pangan akhir-akhir ini sebagai sesuatu yang perlu ditangani secara serius,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu kepada Siwalima di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Selasa (5/8).
Operasi pasar penting guna memastikan penyebab terjadinya kenaikan harga beras yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Operasi pasar ini sudah bisa mengetahui apakah terjadi kelangkaan sampai mengakibatkan terjadinya kenaikan harga beli,” katanya.
Dia mengatakan, potret pengelolaan pangan di Maluku perlu menjadi prioritas, karena Maluku sumber pangan khusus beras hanya di empat kabupaten dari sebelas kabupaten/kota, sehingga dengan segala keterbatasan hasilnya belum bisa memenuhi kebutuhan warga di Maluku.
Dikatakan, realisasi produksi beras Maluku tahun 2024 hanya berkisar 45 ribu ton, sedangkan kebutuhan beras masyarakat Maluku mencapai 110-120 ribu ton per tahun. Sebagai akibatnya, ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi sangat tinggi.
“Realisasi produksi beras per tahun 2024 hanya di kisaran 45 ribu ton, sehingga memang pemerintah harus mencari solusi untuk tambahan pasokan dari provinsi lain agar tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga menjadi tinggi,” jelasnya.
Ia menambahkan, harga beras medium di pasar-pasar tradisional Maluku saat ini telah menembus Rp15.000-16.000/kg, sementara beras premium berada pada kisaran Rp18.000-Rp.20.000/kg atau naik sekitar 10-15 persen dibanding awal tahun.
Melihat kondisi tersebut, Alhidayat meminta Disperindag Maluku maupun Kota Ambon segera melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Operasi pasar ini penting dilakukan dalam waktu dekat, agar harga bisa ditekan dan tidak semakin memberatkan warga kecil. Kita berharap Disperindag provinsi dan kota bisa segera turun untuk intervensi pasar,” tandasnya.
Lebih jauh Alhidayat mengingatkan, panen raya yang baru dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah pada 4 Agustus 2025 harus dipastikan produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan warga Maluku.
Ia menuturkan, selain upaya jangka pendek pemerintah juga harus memperbaiki perencanaan pangan jangka panjang agar Maluku tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Jangan sampai hasil panen ini justru dibawa ke luar Maluku dengan alasan harga jual di luar Maluku lebih tinggi dari harga jual di Maluku. Kalau memang alasan demikian, maka Pemda perlu berpikir alternatif, misalnya mengambil alih pembelian melalui skema subsidi agar stok beras tidak keluar dari Maluku,” tegasnya.
Keluhkan
Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga beras yang mencekik, bahkan mencapai harga Rp20.000,-. Bukan saja beras premium, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dijual dengan harga 5 kilogram Rp67.500 sampai Rp75.000,- padahal harga biasanya Rp63.000,-
Karena itu warga mengharapkan Pemprov maupun Pemkot Ambon melakukan operasi pasar sehingga harga beras bisa ditekan.(S-26)
