AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD menginventarisir ulang data seluruh objek pajak yang ada di masyarakat guna meningkatkan PAD.

Pendataan ulang data base atau bank data wajib pajak dilakukan menyeluruh di tiap negeri dan kelurahan di Kota Ambon.

Usai rapat finalisasi daftar kuesioner yang diserahkan ke 1.444 RT, Ketua Panja Pengawasan Retribusi dan Pendapatan DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes kepada wartawan mengaku pendataan penting untuk menjadi data base pemerintah.

Pendataan bersama Dinas Pendapatan dan Retribusi Daerah melalui struktur desa kelurahan yang ada.

“Setelah data itu masuk kita akan melihat jumlah bangunan di seluruh Kota Ambon ada berapa, jumlah pelanggan listrik dan KK, jumlah badan usaha dengan klasifikasinya. Jadi data itu akan jadi data induk,” jelasnya di Baileo Rakyak Belakang Soya, Rabu (13/8).

Dari data yang terkumpul, akan terlihat proyeksi nilai PAD Kota Ambon di tahun 2026 nanti.

“Hari ini kita sudah menyerahkan secara resmi format kuesioner versi Panja ke dispenda untuk nantinya mereka melakukan rapat dengan OPD terkait untuk merumuskan kuesionernya,” ungkapnya.

PAD Bocor Terus

Diberitakan sebelumnya, PAD turun drastis dan tidak memenuhi target dari angka yang ditentukan yakni sekitar Rp 224 miliar. Pemkot Ambon hanya mampu menyerap anggaran sekitar Rp 177 miliar atau 78 persen.

Buntut anjloknya PAD, DPRD membentuk Panitia Kerja Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

Ketua Panja DPRD Kota Ambon Zeth Pormes kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, usai rapat perdana panja Jumat (17/5) mengatakan pencapaian PAD Kota Ambon saat ini hanyalah dampak. masalah utama terjadi kebocoran yang membuat daerah rugi.

“Kebocoran yang dimaksud bukan manipulatif, namun ada potensi pendapatan OPD yang tidak dimaksimalkan, akhirnya daerah dirugikan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu merincikan hasil temuan yang menggambarkan kebocoran dimaksud, seperti usaha Rumah Makan Padang yang kian banyak, namun dalam pengawasan dilakukan dewan terdapat banyak pembayaran retribusi yang administratif dan bertanggung jawab. “Kita temukan masih ada yang menggunakan metode non tunai, ada yang sudah elektronik, ada pembayaran tunai bahkan ada yang masih pakai metode transaksi atau perkiraan,” jelasnya.

Selain itu penggunaan air tanah di sejumlah developer perumahan tidak menggunakan meteran sebagai alat ukur pembayaran, namun menggunakan metode taksasi.

“Meter air bawah tanah Citraland, tidak dipasang meter disumur induk. Makanya bayar ke Pemkot pake taksasi atau perkiraan. Beda hal kalau pasang meter, bisa dibayar 10 kali lipat dari taksasi. Padahal sumur induk itu dipakai untuk alisi ke perumahan punya mereka juga digunakan untuk membangun perumahan tersebut, ujarnya.

Ditambah dari pihak pengelola pun tagih biaya air dari warga di perumahan.

“Nah kebocoran artinya kita rugi karena tidak ketat dalam pengelolaan,” urainya. (S-10)