AMBON, Siwalimanews – Dinas Pendidikan dan KeÂbudayaan Provinsi Maluku mengancam akan evaluasi guru yang menghambat pemÂbayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Penegasan ini diungÂkapÂkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku James Leiwakabessy kepada Siwalima melalui teÂlepon selulernya, Senin (19/5).
Leiwakabessy mengungÂkapkan, pihaknya telah memÂberikan peringatan kepada para kepala sekolah dan guru agar mempercepat pemenuÂhan administrasi pembayaran TPP.
Namun sampai saat ini masih banyak guru yang beÂlum melengkapi administrasi sehingga pembayaran masih terkendala.
âKita sudah keram juga dengan sikap kepala sekolah dan guru-guru yang belum melengkapi administrasi, makanya pembayaran TPP belum dapat dilakukan,â keÂsal Leiwakabessy.
Menurutnya, Dinas PendiÂdikan akan mengambil langÂkah tegas terkait dengan perÂsoalan ini sebab jika tidak, maka akan menghambat pemÂbayaran TPP guru.
Bahkan dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan akan memaÂnggil kepala sekolah dan guru yang sampai saat ini belum melengkapi administrasi pembaÂyaran TPP.
âMestinya hari ini kita panggil, tapi karena ada agenda mendadak maka kita tunda, tapi dalam waktu dekat kita panggil guru dan kepala sekolah yang belum lengkapi admiÂnistrasi kalau tidak kita akan evaluasi. Ini langkah tegas kita,â tegas Leiwakabessy.
Leiwakabessy menyayangkan ketidakpedulian kepala sekolah dan guru untuk melengkapi administrasi, sebab Gubernur telah memerinÂtahkan pembayaran tetapi harus terhambat dengan administrasi yang belum lengkap.
Apalagi kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, sehingga Dinas Pendidikan harus bekerja keras agar TPP dapat dibayarkan.
âSetiap bulan itu kan kita kejar-kejaran dengan anggaran di kas daerah, sementara proses pembayaÂran TPP itu panjang belum lagi verifikasi oleh BKD, tapi kalau kepala sekolah dan guru tidak proaktif ini yang jadi masalah,â jelasnya.
Leiwakabessy memastikan pihakÂnya akan tegas terhadap persoalan ini, artinya jika tidak ada itikad baik dari kepala sekolah dan guru untuk melengkapi administrasi di tahun 2025 ini, maka jangan salah dinas jika TPP tidak dibayarkan sebab dinas telah mengingatkan sejak awal. (S-20)