SIWALIMA.id > Berita
Hambat Pembayaran TPP, Kepsek dan Guru Terancam
Daerah | Selasa, 20 Mei 2025 pukul 22:59 WIT

AMBON, Siwalimanews – Dinas Pendidikan dan Ke­budayaan Provinsi Maluku mengancam akan evaluasi guru yang menghambat pem­bayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Penegasan ini diung­kap­kan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku James Leiwakabessy kepada Siwalima melalui te­lepon selulernya, Senin (19/5).

Leiwakabessy mengung­kapkan, pihaknya telah mem­berikan peringatan kepada para kepala sekolah dan guru agar mempercepat pemenu­han administrasi pembayaran TPP.

Namun sampai saat ini masih banyak guru yang be­lum melengkapi administrasi sehingga pembayaran masih terkendala.

“Kita sudah keram juga dengan sikap kepala sekolah dan guru-guru yang belum melengkapi administrasi, makanya pembayaran TPP belum dapat dilakukan,” ke­sal Leiwakabessy.

Menurutnya, Dinas Pendi­dikan akan mengambil lang­kah tegas terkait dengan per­soalan ini sebab jika tidak, maka akan menghambat pem­bayaran TPP guru.

Bahkan dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan akan mema­nggil kepala sekolah dan guru yang sampai saat ini belum melengkapi administrasi pemba­yaran TPP.

“Mestinya hari ini kita panggil, tapi karena ada agenda mendadak maka kita tunda, tapi dalam waktu dekat kita panggil guru dan kepala sekolah yang belum lengkapi admi­nistrasi kalau tidak kita akan evaluasi. Ini langkah tegas kita,” tegas Leiwakabessy.

Leiwakabessy menyayangkan ketidakpedulian kepala sekolah dan guru untuk melengkapi administrasi, sebab Gubernur telah memerin­tahkan pembayaran tetapi harus terhambat dengan administrasi yang belum lengkap.

Apalagi kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, sehingga Dinas Pendidikan harus bekerja keras agar TPP dapat dibayarkan.

“Setiap bulan itu kan kita kejar-kejaran dengan anggaran di kas daerah, sementara proses pembaya­ran TPP itu panjang belum lagi verifikasi oleh BKD, tapi kalau kepala sekolah dan guru tidak proaktif ini yang jadi masalah,” jelasnya.

Leiwakabessy memastikan pihak­nya akan tegas terhadap persoalan ini, artinya jika tidak ada itikad baik dari kepala sekolah dan guru untuk melengkapi administrasi di tahun 2025 ini, maka jangan salah dinas jika TPP tidak dibayarkan sebab dinas telah mengingatkan sejak awal. (S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps