BULA, Siwalimanews – Hak masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama ini terus me­nerus dirampas oleh orang-orang yang berada di­bawah bendera korporasi, maka Gerakan Masyarakat Adat Menggugat (GMAMS) mendatangi Kantor Bupati SBT, Senin. (1/9)

Selain itu, massa dari mas­yarakat adat ini juga mempertanyakan nasib masyarakat adat serta me­nyampaikan kekecewaan atas ketidakadilan yang menimpa masyarakat adat di bumi Ita Wotu Nusa.

Puluhan massa GMAMS ini tiba di Kantor Bupati pukul 12.00 WIT dan langsung mela­kukan orasi secara bergan­tian diatas mobil pickup yang dilengkapi sound sebagai pang­gung orasi.

Rahman Rumuar dalam orasi­nya menjelaskan, sampai dengan hari ini ada 15 orang anak adat yang diperiksa oleh tim Gakkumdu Maluku Cabang SBT di Pos Kehutanan, hanya karena mereka menebang kayu pada hutan adat milik mereka sendiri.

“Proses ini kami menganggap bahwa, dalam mekanisme dan prosedural kita angkat tangan, tetapi kemungkinan ada hajat hidup masyarakat yang tidak diper­timbangkan dalam pelaksanaan hukum,” tandas Rumuar.

Orator lainnya Samsul Bahri Kelibai dalam orasinya menegas­kan, dari tahun ke tahun sebe­lum­nya ada judul Indonesia meng­gugat, maka hari ini rakyat adat SBT menggugat.

“Hak masyarakat adat, hak ulayat negeri adat itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, tapi kenapa hak wilayah adatnya dirampas dan diambil oleh orang lain, lalu kemudian masyarakat adat yang dihukum. Ini yang menggugah hati kami sebagai anak kandung di bumi Ita Wotu Nusa untuk datang menyampaikan apresiasi ini,” teriak Samsul.

Ia menegaskan, mereka datang kesini sebagai anak adat Kabupa­ten Seram Bagian Timur, untuk menagih hak masyarakat adat dan melindungi hak wilayah adat.

“Saya ingin sampaikan bahwa negara tidak boleh berbisnis, negara tidak boleh menghukum rakyatnya. Dasar kita untuk mela­kukan gerakan ini dalah UUD 1945 pasal 18b ayat 2, disitu memper­jelas posisi masyarakat adat di NKRI serta putusan MK Nomor: 35 tahun 2015 telah jelas dan me­nggugurkan Undag-undang No­mor: 41 tahun 1999 tentang Kehu­tanan,” ujar Samsul.

Orator lainnya Ikbal Wattimena menegaskan, belajar dari peng­alaman sebelumnya tentang negara hari ini, mulai dari refocusing sampai efesiensi dan lain-lain sebagianya masyarakat di SBT tetap bertahan dengan kondisi ekonomi yang ada.

“Pertanyaan sederhana kenapa para korporasi-korporasi tidak ditangkap, namun yang dikor­bankan adalah masyarakat kecil. Makanya lewat kesempatan ini, kita datang di hadapan bapak Ibu sekalian, sebagai wujud nyata dan kecintaan kami kepada peme­rintah daerah untuk sama- sama men­dorong agar ada perda tentang kawasan hutan lindung dan hukum adat,” usul Wattimena.

Menyikapi tuntutan massa Wakil Bupati SBT Muh Miftha Thoha R Wattimena yang menemui para pendemo mengaku, dirinya baru mengetahui hal ini,  dan berjanji hal ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, sebagai pelayan rakyat.

“Kami akan pastikan pemda serius menindaklanjuti kasus ini. Terkait dengan permasalahan hutan adat tadi memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemda,” ungkap wabup.

Menurut wabup, bupati pada bulan April kemarin, sudah pernah menyu­rati provinsi untuk status hu­tan kon­servasi, yang ada di Keca­matan Te­luk Waru dan Bula Barat agar dapat ditinjau kembali untuk dijadikan hutang produksi. “Jadi aspirasi dari basudara semua akan kita tindak lanjuti,” janji wabup. (S-27)