AMBON, Siwalimanews – Sejumlah tenaga guru honorer dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sementara sejumlah tenaga honorer yang mengabdi hampir 10 tahun, dinyatakan tidak lolos seleksi PPPK tahap I tahun 2024.
Menyingkapi masalah tersebut, praktisi hukum asal MBDÂ Fredi Moses Ulemlem mengkritik kinerja BKD dibawa pimpinan Eduard Johannes Semuel Davidz.
Kami menilai ada terjadi kesalahan atau mal administrasi dalam Seleksi PPPK tahap I.
âAda laporan dari salah ada pegawai yang sudah honor sepuluh tahun di Dukcapil dan telah ikut seleksi tahap I namun diduga dicurangi hingga tidak lolos PPPK,â ungkapnya dalam rilis yang diterima Siwalima, Kamis (7/24).
Lanjutnya, tidak lolosnya pegawai honorer di Disdukcapil sendiri karena masuknya beberapa orang guru honor dalam formasi di Dukcapil MBD.
âMereka bukan tenaga honorer Dukcapil tetapi guru honorer lolos. Mereka yang bertugas di BKD harusnya melayani dengan adil,â pintanya.
ia juga mendapat kabar kalau yang lolos seleksi harus memiliki koneksi kuat atau orang dalam pemerintahan.
âTidak heran saya mendapatkan kabar bahwa jika mau lolos tes PPPK harus punya orang dalam alias ordal, kesalnya.
Atas dugaan kecurangan tersebut, korban bahkan sudah melaporkan masalah ini ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku dan sudah dilakukan analisa hukum.
âOmbudsman telah menemukan, BKD MBD melakukan pelanggaran dan atau maladministrasi pada seleksi PPPK tahap I,â jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan hasil temuan itu, Sekretariat Daerah tertanggal 13 Februari 2025 bersurat ke Kementerian-RB dengan Nomor: 800.1.2/21.b/BKPSDM/2025.
Perihal surat tersebut pemerintah daerah menyampaikan permasalahan tentang hasil seleksi PPPK tahap I yang sudah diumumkan tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor: 800/1.2.3/01.a/2025.
Panitia seleksi daerah dinilai kurang teliti dalam memverifikasi rekam jejak pelamar, pada surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja.
âIni mengakibatkan guru mata pelajaran yang sehari-hari melaksanakan tugas mengajar di sekolah diloloskan saat seleksi administrasi pada formasi penata layanan operasional, unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bunyi surat tersebut.
Surat pemberitahuan perkembangan laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 21 April 2025 menindaklanjuti laporan pelapor pada poin B menyatakan apabila peserta tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dalam seleksi PPPK namun dinyatakan lolos dapat di batal kelulusannya dengan menyurati MenpanRB tembusan Kepala BKN di Jakarta dan kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.
Lanjut pada poin C bahwa oleh pihak Ombudsman Perwakilan Maluku, telah dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan administrasi dan ditemukan kelalaian verifikator dalam memeriksa berkas pelamar yakni meluluskan pelamar yang melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran dan tidak memiliki pengalaman kerja sebagai penata layanan operasional, tetapi lolos sebagai PPPK 2024.
Pada poin D panitia                seleksi sudah menyurati Menpan-RB agar secepatnya ditindaklanjuti oleh panitia seleksi nasional.
Pelapor pada tanggal 21 Juli 2025 telah bersurat kepada Kementerian RB, BKN pusat dan Komisi II DPR agar masalah ini menjadi atensi khusus.
âMari sama sama kita kawal seluruh kepentingan masyarakat agar hak-hak mereka tidak diamputasi dan tidak disabotase oleh mereka yang merusak citra pemerintahan daerah,â harapnya.(S-26)