AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, menyurati PT Spice Island Maluku (SIM) secara resmi, untuk meminta agar investor yang bergerak di bidang budidaya pisang abaka tersebut tetap beroperasi di Maluku.
Langkah ini ditempuh gubernur, sebagai bentuk respon Pemerintah Provinsi Maluku, terhadap keputusan PT SIM yang telah mengakhiri operasional perusahaan pada, Selasa (30/9) kemarin.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Roby Tomasoa mengaku, sejak bergulirnya polemik antara masyarakat dengan pihak perusahaan, gubernur tidak menutup mata dan terus mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Bahkan, gubernur turun langsung ke lapangan untuk berdialog bersama Pemkab SBB, pihak PT SIM, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga masyarakat setempat.
“Pak gubernur sangat serius untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan PT SIM agar perusahaan ini tetap beroperasi di Kabupaten SBB dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar investasi yang ada ini tidak keluar dari Maluku,” ujar Tomasoa kepada Siwalimanews di Kantor Gubernur, Rabu (1/10).
Salah satu kebijakan yang saat ini akan dilakukan gubernur, yakni menyurati manajemen PT SIM di Jakarta untuk minta agar perusahaan tidak keluar dari Maluku.
Keberadaan PT SIM kata Tomasoa, tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja khususnya masyarakat lokal yang selama ini telah mendapatkan penghasilan dari PT SIM.
Artinya, jika investor ini kokoh untuk keluar dari Kabupaten SBB, maka akan menjadi kerugian besar bagi Maluku, tetapi juga pekerja yang notabene merupakan masyarakat lokal.
“Hari ini kami layangkan surat kepada manajemen PT SIM sebagai bentuk penegasan sikap bahwa pemprov masih mengharapkan mereka untuk berinvestasi di SBB. Suratnya sudah diteken pak gubernur dan dikirim,” tegas Tomasoa.
Sejalan dengan surat pemprov Maluku tersebut, Tomasoa memastikan, hari ini manajemen PT SIM akan melakukan pertemuan guna menentukan sikap resmi perusahaan terhadap persoalan yang terjadi.
Tomasoa menegaskan, gubernur akan berjuang agar investor yang saat ini sedang beroperasi di Maluku tetap beroperasi sepanjang tidak melanggar aturan.(S-20)
