AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku resmi menyerahkan dokumen Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, tahun 2025-2029 ke DPRD sebagai pijakan utama pembangunan lima tahun ke depan.
Penyerahan dokumen ini dilakukan Gubernur Hendrik Lewerissa, didampinggi Wakil Gubernur Abdullah Vanath dan diterima Wakil Ketua III DPRD Maluku Azis Sangkala didampingi Wakil Ketua II Johan Lewerissa dalam rapat paripurna yang berlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (5/8).
Usai penyerahan ranperda itu, gubernur menjelaskan, penyusunan RPJMD merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan Instruksi Mendagri Nomor: 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
âRPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan. Ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan,â tegas gubernur.
Visi yang diusung dalam RPJMD kali ini kata gubernur yakni, Transformasi menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045.
Visi ini, dijabarkan dalam 7 misi pembangunan daerah atau Sapta Cita, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan, pengentasan kemiskinan, penguatan pembangunan SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pertumbuhan ekonomi inklusif melalui hilirisasi, penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan.
Penyusunan Ranperda RPJMD ini juga, telah melewati berbagai tahapan mulai dari pencermatan dokumen RPJMD sebelumnya, penyelarasan visi dan misi kepala daerah, sinkronisasi dengan RPJMN, hingga pelaksanaan konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD 2025-2029.
âNamun tentu saja dokumen ini belum sempurna. Oleh karena itu, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, kami serahkan dokumen ini kepada DPRD untuk memperoleh masukan dan saran konstruktif,â ucap gubernur.
Menurut gubernur, RPJMD bukan semata milik pemda, namun merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.
âKami percaya, forum terhormat ini bukan hanya pemenuhan kewajiban konstitusional, tapi juga menjadi ruang sinergi arah dan langkah pembangunan demi kesejahteraan rakyat Maluku,” tutur gubernur.
Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala memberikan apresiasi atas kerja keras gubernur, wagub serta sekda dan seluruh jajaran, dalam menyiapkan dokumen Ranperda RPJMD tersebut.
DPRD telah lebih dahulu menindaklanjuti dokumen ini melalui rapat paripurna internal pada 2 Juli 2025, guna pembahasan lebih lanjut. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku 2025â2044 yang baru ditetapkan, menjadi acuan penting dan strategis dalam penyusunan RPJMD.
“Batas waktu penyelesaian RPJMD tinggal beberapa hari dalam bulan Agustus ini. Maka kami harap Pansus bersama Pemda dapat bekerja sungguh-sungguh, sehingga sebelum batas waktu yang ditentukan undang-undang, kita sudah dapat memberikan persetujuan bersama,â pinta Azis.
Azis juga mengingatkan, bahwa setelah persetujuan bersama dengan DPRD, ranperda ini akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan sebagai perda.(S-26)