AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa berjanji seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Pasalnya, seluruh catatan fraksi menjadi bagian penting dari sistem pengawasan, sebab catatan yang disampaikan bertujuan baik.
“Itu saran sekaligus peringatan agar anggaran yang disetujui dikelola secara bertanggung jawab. Kami menghormati dan memberi perhatian serius terhadap seluruh catatan itu,” ucap dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku, setelah seluruh fraksi menyampaikan kata akhir dan memberikan persetujuan terhadap ranperda APBD 2026 dalam rapat pripurna, Minggu (30/11) malam.
Gubernur juga berkomitmen untuk mengawal secara ketat pelaksanaan APBD 2026, sebab APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kualitas layanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat Maluku.
“Kami pastikan setiap program yang telah disepakati akan dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat Maluku,” tegas gubernur.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Maluku yang telah menuntaskan pembahasan APBD 2026 secara objektif, arif, dan dalam semangat kemitraan.
“Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat. Pembahasan APBD 2026 telah kita selesaikan dengan komitmen bersama untuk pembangunan Maluku,” ucap gubernur.
APBD ini kata gubernur, harus memberi dampak nyata, sebab setiap rupiah yang dikeluarkan harus untuk kesejahteraan rakyat.
“Itu komitmen kami, dan itu yang akan kami kawal bersama,” janji gubernur.
Pasalnya, APBD 2026 wajib dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya harapkan anggaran yang telah dibahas dengan kerja keras ini dapat dikelola secara baik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” tutur gubenrur.
Ia menambahkan, bahwa situasi ekonomi yang tidak mudah menuntut pemerintah untuk menjalankan APBD secara disiplin dan tepat sasaran.
“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah ini, anggaran yang telah ditetapkan harus benar-benar dikelola secara bertanggung jawab. Pemerintah akan membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh program bagi Maluku dapat berjalan baik,” tegasnya.(S-26)
