AMBON, Siwalimanews – Pasca pernyataan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath yang diduga menyinggung umat muslim, sejumlah organisasi Islam dan kemahasiswaan menemui Gubernur Hendrik Lewerissa.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gubernur, Selasa (29/7) malam itu dihadiri perwakilan SEMMI, Badko HMI, PMII Maluku, KAMMI Maluku, GPI Maluku, ICMI Maluku, Aliansi Merah Putih dan Konseperen.

Dialogis yang berlangsung dalam balutan kesantunan dan semangat kebersamaan membahas polemik yang muncul usai pernyataan wagub dalam perayaan HUT Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) beberapa waktu lalu.

Gubernur mengapresiasi langkah-langkah organisasi kepemudaan dan keagamaan yang memilih jalur dialog sebagai bentuk pengawalan terhadap demokrasi yang beradab.

Dikatakan, dialog yang dilakukan organisasi kepemudaan dan mahasiswa Islam merupakan bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi dimana ada komu­nikasi yang dibangun dalam menyikapi setiap dinamika. “Saya berbicara bukan hanya sebagai Gubernur, tetapi sebagai orang Maluku. Saya telah menyimak secara langsung video yang beredar berulang kali, dan telah berkomunikasi dengan Wagub,” ujar Gubernur.

Gubernur juga merasakan kegeli­sahan yang dirasakan oleh umat islam di Maluku atas pernyataan tersebut, namun Wagub secara terbuka menyam­paikan permintaan maaf atas kekhilafan dalam penggunaan narasi dalam pidato lisannya.

Wagub kata Gubernur secara tegas menyampaikan tidak ada sedikit pun niat untuk menista atau merendahkan agama manapun termasuk umat Islam di Maluku. “Beliau mengaku lalai, terpleset dalam improvisasi sambutan. Seandai­nya narasi itu tidak digunakan, saya kira polemik ini tidak akan terjadi,” jelasnya.

Gubernur mengungkapkan Wagub tidak dapat bertemu organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam karena saat ini sedang berada diluar kota namun wagub  menitipkan permohonan maaf yang tulus kepada masyarakat Maluku, khususnya umat Islam, atas kegaduhan yang terjadi.

Gubernur menegaskan, apa yang dilakukan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam merupakan bagian bentuk kontrol publik yang wajar dan harus dihargai sehingga menjadi pengalaman agar kedepan tidak terjadi lagi hal serupa.

Kendati begitu atas nama pemerin­tah provinsi Maluku, Gubernur  menyam­paikan permohonan maaf secara resmi atas nama Pemerintah Provinsi Maluku.

“Meski bukan saya yang meng­ucapkan, sebagai kepala pemerintahan, saya mohon maaf kepada seluruh saudara-saudara umat Muslim yang merasa tersinggung atau terganggu atas pernyataan itu,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk tetap menyatukan hati dan pikiran dalam merawat keharmo­nisan dan melanjutkan kerja-kerja besar membangun masa depan provinsi tercinta yang lebih baik. “Mari kita satukan kembali kekua­tan, energi kita untuk membangun negeri ini kearah yang lebih baik kedepan,” harapnya. (S-20)