AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memprotes keras adanya sejumlah kebijakan yang bersifat sentralistik di Indonesia.
Protes ini dilontarkan gubernur saat menghadiri forum Diseminasi terkait Keputusan DPD Nomor: Â 53/DPDRI/V/ 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Implementasi Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ranperda mengenai Tata Ruang Wilayah.
Deseminasi yang digagas oleh Badan Urusan Legislasi Daerah DPD yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Senin (14/7) ini dihadiri sejumlah kepala Daerah termasuk Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
Gubernur mengaku, persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah selama ini, menjadi perdebatan baik secara internal antara pemda kabupaten/kota dengan provinsi maupun dalam relasi dengan pemerintah pusat.
“Khusus Maluku, RTRW ini merupakan revisi terhadap RTRW tahun 2013 dan hanya menunggu pengesahan perda,” ucap gubernur.
Dalam UU Cipta Kerja kata gubernur, memang diatur kewenangan RTRW yang diberi limitasi waktu 180 hari, artinya kalau daerah gagal untuk selesaikan RTRW akan ditarik ke pusat.
Ketentuan tersebut, sebenarnya adalah evaluasi terhadap kinerja pemda yang lambat dalam meresponnya, namun ternyata pengaturan waktu tersebut merasa bukan solusi, sebab seharusnya ditarik pemda didampingi oleh pempus agar RTRW diselesaikan.
“Ditarik ke pusat bukan berarti akan mempermudahkan, tetapi justru akan memperpanjang waktu juga, makanya sentralisasi kewenangan ini merupakan hal yang tepat,” tandas gubernur.
Gubernur menegaskan, jika ingin jujur pasca reformasi, perlahan tapi pasti kewenangan-kewenangan yang diberikan ke daerah satu persatu akan ditarik ke pusat.
Salah satu contoh buruknya kebijakan sentralisasi, yakni persoalan perikanan di Maluku, dimana Pemerintah Provinsi Maluku tidak memiliki kewenangan menarik pendapatan negara bukan pajak atau retribusi.
Padahal, kewenangan mengeluarkan ijin kepada kapal penangkapan ikan yang ukurannya maksimum 30 GT maupun administrasi lainnya dilakukan oleh provinsi, sehingga merugikan daerah penghasil.
“Sebenarnya kalau mau bicara jujur dalam hati, kami protes jangan semua kewenangan itu ditarik ke pusat. Bisa membayangkan suasana batin orang provinsi seperti apa. Ijin dikeluarkan semua pelayanan dilakukan, ini adalah potret betapa sentralistiknya kita saat ini. Ini baru satu sektor belum yang lain,” tandas gubernur.
Gubernur menegaskan, dengan kondisi daerah saat ini, maka pemerintah harus bijak dengan tidak menarik semua kewenangan ke pusat, sebab daerah tidak akan berdaya.
“Kami ini merah putih sejati, tapi tolong dengarkan suara hati kami. Ketika daerah berbicara kami berharap pemerintah pusat mendengar,” cetus gubernur.(S-20)