AMBON, Siwalimanews – Sebelumnya juga gubernur menyampaikan protes atas ketidakadilan pembagian dana bagi hasil (DBH) dari sektor perikanan dan kelautan dalam pertemuan bersama Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur, Senin (25/8).

Luapan protes ini disampaikan gubernur, setelah Kementerian Keuangan menolak permohonan penarikan retribusi perikanan tangkap yang diajukan Pemprov Maluku.

Gubernur mengaku, Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar, dimana setiap tahunnya mensuplai perikanan untuk kebutuhan nasional sebesar 30 persen. Namun sayangnya dari potensi perikanan yang diambil dari perairan Maluku ke nasional, ternyata Maluku belum terlalu mendapatkan manfaat yang seimbang dan sebanding dengan sumber daya perikanannya.

“Pendapatan dari sektor perikanan yang menjadi harapan pemerintah provinsi belum memberikan rasa keadilan bagi Maluku,” kesal gubernur.

Seluruh penerima negara dari sektor perikanan kata gubernur, dibagi secara merata ke seluruh pemda dalam porsi yang sama, artinya tidak ada perbedaan antara daerah penghasil dengan daerah bukan  penghasil.

Kebijakan tersebut menurut gubernur, tidak adil sebab mestinya porsi yang diterima daerah penghasil harus lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lain.

“Sektor negara penerimaan bukan pajak berdasarkan PP 85 tahun 2023 itu 20 persen pusat dan 80 persen dibagi seluruh daerah di Indonesia, padahal kita penghasil, mestinya 20 persen ke daerah penghasil 20 persen dan sisanya dibagi-bagi,” tandas gubernur.

Gubernur berharap, persoalan pembagian DBH dari sektor perikanan ini menjadi perhatian DPD untuk diperjuangkan saat pertemuan bersama Menteri Keuangan, sebab akan merugikan daerah penghasil perikanan.

Protes gubernur ini direspon baik oleh Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, sekaligus berjanji akan menyampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk menjadi perhatian,” janji Tamsil.(S-20)