AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pemerintah pusat menghentikan seluruh kebijakan transhipment atau alih muat di laut karena sangat merugikan Provinsi Maluku.
Gubernur mengatakan sebagai provinsi dengan potensi sektor kemaritiman yang sangat luar biasa, Maluku bangga dikaruniai potensi perikanan dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sangat terkenal.
Namun disisi lain, potensi yang luar biasa ini tidak memberi nilai tambah yang konkret kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku dan kemajuan daerah.
“Sebagai gubernur kalau boleh bicara suasana batin sebagai orang Maluku, provinsi ini terlalu lama diekstrak sumber daya kelautannya bahkan sebelum Indonesia merdeka tapi tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Maluku,” kesal Gubernur, dalam Bilateral Maritime Forum (BMF) Indonesia -Belanda ke -6, yang berlangsung di Santika Hotel, Rabu (14/1).
Menurutnya, jika mengacu pada norma hukum dan kebijakan yang berlaku ini maka Maluku diperlakukan tidak adil sebab perusahaan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan sudah begitu lama beroperasi di Maluku tetapi tidak ada satu pun kewajiban hukum yang mewajibkan melakukan aktivitas bongkar muat hasilnya di darat.
Gubernur mengaku, memang di Dobo memang ada kapal yang melakukan pendaratan ikan di darat tetapi hanya 2 kapal sementara untuk WPP 718 terdapat ribuan kapal yang melakukan aktivitas di wilayah.
“Sebagai gubernur merasa sesuatu yang tidak adil bagi Maluku karena itu kita meminta Kementerian Perikanan untuk mengakhiri kebijakan alih muat di laut supaya semua aktivitas di wilayah pengelola perikanan di Maluku berdampak pada Maluku,” tegas Gubernur.
Gubernur menegaskan, kebijakan perikanan jangan hanya berdampak pada pihak pengusaha perikanan sebab masyarakat akan merasa pemerintah tidak berpihak untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah dari sektor perikanan.
Ketua DPD Gerindra Maluku ini pun meminta Bilateral Maritime Forum (BMF) dapat menjadi corong kepada pengambil kebijakan di Jakarta agar mendengar setiap aspirasi yang disampaikan terkait penghentian kebijakan alih muat di laut.
“Sebagai Gubernur saya tegaskan pemerintah provinsi Maluku terus berjuang melalui berbagai forum untuk meminta pemerintah pusat berlaku adil sehingga potensi perikanan harus mensejahterakan masyarakat dan pembangunan,” tandas gubernur.(S-20)
