AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, minta pemerintah pusat menghentikan seluruh kebijakan transhipment atau alih muat di laut, karena sangat merugikan Maluku.
Gubernur mengaku, sebagai provinsi dengan potensi sektor kemaritiman yang sangat luar biasa, Maluku bangga dikaruniai potensi perikanan dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sangat terkenal.
Namun disisi lain, potensi yang luar biasa ini tidak memberi nilai tambah yang konkret kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku dan kemajuan daerah.
“Sebagai gubernur kalau boleh bicara suasana batin sebagai orang Maluku, provinsi ini terlalu lama diekstrak sumber daya kelautannya, bahkan sebelum Indonesia merdeka tapi tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Maluku,” tandas gubernur dalam Bilateral Maritime Forum (BMF) Indonesia -Belanda ke -6 di Santika Hotel, Kota Ambon, Rabu (14/1).
Menurutnya, jika mengacu pada norma hukum dan kebijakan yang berlaku hari ini, maka Maluku diperlakukan tidak adil, sebab perusahaan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan sudah begitu lama beroperasi di Maluku, tetapi tidak ada satu pun kewajiban hukum yang mewajibkan melakukan aktivitas bongkar muat hasilnya di darat.
Memang di Kota Dobo ada kapal yang melakukan pendaratan ikan di darat, tetapi hanya 2 kapal sementara untuk WPP 718 terdapat ribuan kapal yang melakukan aktivitas di wilayah itu.
"Sebagai gubernur merasa sesuatu yang tidak adil bagi Maluku, karena itu kita minta Kementerian Perikanan untuk mengakhiri kebijakan alih muat di laut supaya semua aktivitas di wilayah pengelola perikanan di Maluku berdampak pada daerah ini,” tandas gubernur.
Gubernur menegaskan, kebijakan perikanan jangan hanya berdampak pada pihak pengusaha, sebab masyarakat akan merasa pemerintah tidak berpihak untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah dari sektor perikanan.
Ketua DPD Gerindra Maluku ini pun minta Bilateral Maritime Forum dapat menjadi corong kepada pengambil kebijakan di Jakarta, agar mendengar setiap aspirasi yang disampaikan terkait penghentian kebijakan alih muat di laut.
"Sebagai gubernur saya tegaskan Pemprov Maluku terus berjuang melalui berbagai forum untuk minta pemerintah pusat berlaku adil, sehingga potensi perikanan harus mensejahterakan masyarakat dan pembangunan,” tegas gubernur.(S-20)
