AMBON, Siwalimanews – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah diminta untuk membantu BPK dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Permintaan ini disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, usai menerima surat pemberitahuan pemeriksaan terinci atas LKPD tahun 2024 dalam acara entry meeting pemeriksaan serta koordinasi pemeriksaan LKPD dan LKKL tahun 2024 di auditorium Bima BPK Perwakilan Bali, Selasa (15/4) kemarin.
Gubernur menjelaskan, pihaknya mendukung penuh proses pemeriksaan LKPD yang dilakukan pada 14 April hingga 21 Mei mendatang.
“Sebagai gubernur saya tentu berkomitmen untuk peningkatan kualitas tata kelola keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku,” tulis Gubernur dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Rabu (16/4).
Menurut gubernur, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan telah sesuai dengan Sapta Cita, yakni peningkatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel.
Bahkan gubernur mengaku, telah menerbitkan Instruksi Nomor 700.1.2.2/688 tanggal 15 April 2025, yaitu informasi tentang akan dilaksanakannya pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2024.
Berdasarkan instruksi tersebut, maka seluruh pimpinan OPD mendukung penuh pemeriksaan LKPD dengan memenuhi permintaan data, dokumen, informasi yang diperlukan secara lengkap, tepat waktu dan proaktif untuk membangun koordinasi dan komunikasi bagi kelancaraan pemeriksaan BPK.
“Kalau OPD ada yang tidak mendukung BPK dalam pemeriksaan LKPD, maka akan ada sanksi yang diberikan bagi pimpinan perangkat daerah tersebut,” tulis gubernur dalam rilis itu.(S-20)
