AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menginstruksikan kepada, seluruh Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi.
Instruksi ini diberikan gubenur dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah se- Provinsi Maluku yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Rabu (13/8).
Gubernur menjelaskan, kemandirian fiskal merupakan pondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan, tetapi fakta menunjukkan, bahwa Maluku masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Maluku berada di persimpangan jalan antara kebutuhan pembiayaan daerah yang semakin tinggi, tetapi disisi lain transfer dari pusat semakin selektif dan berbasis kinerja.
“Pola ketergantungan seperti ini jelas tidak lagi memadai ditengah dinamika ekonomi global dan tekanan fiskal nasional serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi dan kompleks, agar kemampuan daerah untuk membiaya dirinya sendiri menjadi sangat penting,” ujar gubernur.
Maluku sejatinya kata gubernur, merupakan negeri yang kaya raya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan potensi kemaritiman yang besar serta keberagaman budaya dan sosial yang luar biasa.
Namun potensi ini, belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan fiskal yang maksimal, maka diperlukan regulasi yang memberi peluang bagi daerah untuk meningkatkan PAD.
“Melalui rapat koordinasi ini saya mengajak kita semua untuk menyatukan langkah membangun sinergi dan merumuskan strategi yang lebih responsif guna meningkatkan pendapatan daerah,” ajak gubernur.
Menurutnya, digitalisasi layanan dan pembayaran melalui e-goverment menjadi kunci penting, maka semua pembayaran yang berpotensi mendatangkan PAD harus dipermudah, cepat dan transparan.
Pasalnya, melalui integrasi dengan kanal pembayaran modern akan meningkatkan kebutuhan dan meminimalisir kebocoran pendapatan daerah. Selain itu dalam era baru pengelola pendapatan daerah, maka sinergi antar pemangku kepentingan adalah faktor penentu keberhasilan.
Sinergitas itu, bukan hanya sekedar berbagi tugas, melainkan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, Bapenda dan aparat penegak hokum, termasuk dunia usaha dan masyarakat.
“Kita harus membangun persepsi pajak daerah adalah kontribusi bersama membangun daerah bukan beban semata. Saya juga mendorong perlunya dilakukan optimalisasi pendapatan daerah, mekanisme opsen pajak daerah secara tepat dan konsisten,†pinta gubernur.
Gubernur menghimbau, Bapenda kabupaten/kota dan Provinsi Maluku untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan opsen, karena tertib administrasi keuangan mencerminkan sinergi dan tanggung jawab bersama dalam mengelola potensi pendapatan secara berkelanjutan.
Mantan anggota DPR RI ini berharap, ada langkah nyata untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebab dengan PAD yang tumbuh secara optimal dan berkelanjutan serta memiliki ruang untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta layanan dasar di seluruh Maluku.(S-20)
