AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, mengingatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tidak menghambat kredit koperasi desa merah putih.
Pasalnya, selama ini terjadi pembedaan pelayanan yang dilakukan bank-bank Himbara terhadap kelompok masyarakat, seperti petaninya dan pelaku usaha kecil.
Kondisi ini kata gubernur, ditakutkan terjadi juga pada koperasi merah putih, pasca nantinya terbentuk, padahal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan ruang bagi koperasi merah putih untuk mendapatkan kredit dari bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BTN dan BNI.
Gubernur menjelaskan, kebijakan Presiden Prabowo yang membangkitkan koperasi memberi angin segar karena adanya kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi desa merah putih, sehingga dapat bersaing dengan unit usaha lain, terutama yang private sektor.
“Ada kemudahan koperasi bisa mengakses pendanaan kredit hampir 3 miliar, ini tentu menjadi angin segar untuk kebangkitan koperasi, namun harus diikuti dengan kewajiban Himbara untuk mempermudah akses kredit,” ujar gubernur kepada wartawan di lobi Kantor Gubernur, Rabu (2/7).
Untuk itu kata gubernur, harus ada instrumen hukum yang konkrit yang mewajibkan bank Himbara untuk melayani dan mempermudah akses pelayanan kredit yang diajukan koperasi merah putih.
Apalagi, pengalaman kemudahan tersebut kedengarannya bagus, tapi realitasnya ketika petani dan pelaku-pelaku usaha berurusan dengan bank untuk mengajukan kredit, justru mereka diperlakukan seperti warga masyarakat kelas 2.
“Kita tidak menghendaki di daerah ini masyarakat diperlakukan seperti itu, makanya harus ada regulasi yang dibuat untuk mewajibkan bank sebagai pihak penyedia dana untuk kooperatif dan mendukung sungguh-sungguh koperasi merah putih,” tandas gubernur.(S-20)