AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berharap. Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya miliki sekolah rakyat.
Pasalnya hingga September ini dari 11 kabupaten/kota di Maluku, hanya Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang belum mengusulkan pembangunan sekolah rakyat.
Gubernur mengaku, memahami sungguh kabupaten atau kota yang belum mengusulkan pembangunan sekolah rakyat karena keterbatasan lahan, seperti kota Ambon yang tidak memiliki aset lahan sesuai kebutuhan sekolah rakyat.
Kota Ambon memang bisa membangun sekolah rakyat, tetapi harus melakukan pengadaan tanah namun hal itu tidak mungkin dilakukan di tahun ini.
“Saya bisa pahami betul kondisi pemerintah kabupaten/kota seperti Kota Ambon. Pak walikota harus pengadaan dengan kondisi fiskal yang lemah, saya kira tidak mungkin terjadi,†tulis gubernur dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Sabtu (12/9).
Sekolah rakyat kata gubernur, merupakan program Presiden Prabowo Subianto dengan mekanisme boarding school atau sekolah berasrama guna memastikan anak-anak yang mungkin saja kesulitan bersekolah dapat menikmati sekolah tanpa memiliki biaya, karena ditanggung negara.
Disisi lain, adanya sekolah rakyat tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sebab pasti ada belanja makan dan minum siswa yang anggarannya miliaran rupiah.
“Ini kan dapat menggerakkan roda ekonomi di kabupaten, karena ada yang dibelanjakan. Kesempatan ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan ekonomi,†tandas gubernur.
Gubernur berharap, jika tidak tahun ini, maka Kota Ambon dan MBD dapat mengusahakannya di tahun 2026 atau 2027, sehingga seluruh kabupaten/kota di Maluku akan memiliki sekolah rakyat.
“Minimal harus ada 12 sekolah rakyat setelah 1 di provinsi dan 11 lainnya di kabupaten/kota. Saya percaya Walikota Ambon dan Bupati MBD bisa merealisasikan itu, kalau tidak tahun ini di tahun 2026 bisa direalisasikan,†harap gubernur. (S-20)
