AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku, Fraksi PDI Perjuangan Alhidayat Wajo minta pemerintah Provinsi Maluku untuk fokus pada hak kepemilikan Partisipasi Interest (PI) 10 persen blok migas yang dimiliki Maluku.

Ia mengaku publik  Maluku, mesti tahu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pertambangan Mineral dan Migas yang terbilang kecil. Baik itu Emas, Nikel, Gas Bumi, Gas Abadi Masela dan Marmer adalah sejumlah potensi daerah di Maluku yang tidak memberikan benefit atau income dalam membantu keuangan daerah.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, draft PI 10% masih disusun Pempus melalui Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Akibatnya penandatangan hak pengelolaan PI 10% menunjukan, tidak berfungsinya BUMD Migas dan lemahnya lobi serta bargaining pemprov Maluku 10 tahun lalu.

“BUMD yang dibentuk untuk menangani Migas tidak ada fungsinya kalau PI 10% tidak ditandatangani oleh kementerian. Sudah 10 tahun Pempus belum juga tanda tangan PI 10% dan masih dalam penyusunan draft. Positioning kita sangat lemah.

Padahal kita punya potensi sumber daya yang berlimpah, mestinya Maluku bisa mengandalkan PAD untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah, tapi faktanya, dalam realisasi PAD tahun 2024 Sektor Migas, hanya Rp. 5 Miliar. Kami minta supaya Gubernur  dan Wagub agar fokus dulu ke Penandatanganan PI 10% yang sampai saat ini belum ditanda­tangani oleh Pemerintah Pusat,” beber Alhidayat, kepada warta­wan, di Ambon, Minggu (15/6).

Dikatakan, dengan adanya keterlambatan pengelolaan PI 10 persen sejak era Murad – Orno menandakan periode peme­rintahan lalu tidak pro terhadap kepentingan Maluku dan Pa HL harus utamakan perjuangan ini.

“Pengelolaan sumber daya mineral dan gas (Migas) menjadi bagian krusial dalam strategis pembangunan dan pengentasan kemiskinan daerah. Jika 10 tahun prosesnya masih sampai penyusunan draft, berarti cermin pengelolaan kekuasaan sebelumnya tidak pro terhadap kepentingan Maluku. pak Hendrik mesti lihat bahwa sekarang Urgensi perjuangan kita adalah kesejahteraan rakyat!,” tegas Alhidayat.

Lebih lanjut , Alhidayat mereview kembali  Peraturan Menteri ESDM No.27 tahun 2016 yang secara eksplisit menyebutkan jika Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) wajib menawarkan Participating Interest (PI) 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BUMN.

Mestinya, lanjut Alhidyat, Permen ESDM nomor 27-2016 bisa di breakdown dalam perjuangan pemerintah daerah melalui seluruh elemen politik dan kelompok pressure group.

“Nilai jual kita (Maluku) tidak ada. Padahal, kita memiliki jatah 10% saham di setiap Investasi tambang mineral dan Gas di Maluku,” singgungnya. (S-26)