AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Hendrik LeÂwerissa mengungkapkan, keterÂlamÂbatan suplai data menjadi saÂlah satu kendala yang mengÂhamÂbat realisasi pembayaran tunjaÂngan Tambahan Penghasilan PeÂgawai (TPP) guru.
Gubernur mengaku, pembaÂyaran hak-hak guru menjadi salah satu prioritas dirinya sejak awal menÂjabat sebagai Gubernur Maluku. Bahkan dalam paripurna LKPJ Gubernur tahun 2024 lalu, dirinya telah memerintahkan Sekda untuk segera memproses pembayaran TPP guru selama beberapa bulan.
âSikap saya jelas bahwa tungÂgakan TPP guru itu harus dibayar, makanya saya perintahkan segera bayar, walaupun untuk beberapa bulan dulu dari total 16 bulan yang menjadi tunggakan,â ujarnya keÂpada wartawan di Kantor Gubernur, Senin (5/5)
Menurutnya, kalaupun sampai saat ini belum dibayar bukan karena kesalahan Pemerintah Provinsi Maluku, namun dikareÂnaÂkan adanya keterlambatan data yang diupload oleh guru.
Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, pembayaran TPP tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi harus ada pemenuhan data yang menjadi salah satu persyaratan.
âAda data dari para guru itu yang terlambat masuk, sebab untuk pembayaran TPP itu datanya harus lengkap. Mereka penginputan data yang terlambat, tapi dari pemerintah daerah khususnya untuk guru SMA, SMK dan SLB, yang pasti perintah gubernur jelas,â tegasnya.
Gubernur menambahkan, dari sisi anggaran tidak ada masalah sebab Pemerintah Provinsi Maluku telah menyediakan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran TPP guru. âPrinsipnya pembaÂyaran TPP akan segera dibereskan, yang penting mereka juga mau proaktif dengan menyiapkan data untuk memperlancar proses pembayaran,â jelasnya. (S-20)