AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku didesak segera mengoptimalkan aset guna meningkatkan PenÂdapatan Asli DaeÂrah.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, MicÂhael Tasane mengungkapkan, tahun 2024 mendatang merupakan tahun yang cukup berat dimana seÂbagian besar anggaran daerah akan tersedot untuk pembiayaan pilÂkada serentak.
Menurutnya, mau tidak mau Pemerintah ProvinÂsi Maluku wajib mengaloÂkasiÂkan anggaran sebesar Rp194 miliar kepada KPU dan BaÂwasÂlu sebagai bentuk dukuÂngan penyelenggaraan PilkaÂda.
Anggaran tersebut merupaÂkan tambahan setelah di tahun 2023 ini Pemprov Maluku telah mengalokasikan Rp43 miliar sebagai wujud implementasi surat edaran Mendagri terkait anggaran penunjang Pilkada.
âAPBD kita itu Cuma 3.1 triliun, tapi harus dipotong untuk pembayaÂran hutang SMI sehingga tersisa 2.9 triliun lebih, sedangkan di tahun 2024 begitu besar anggaran harus dialokasikan untuk Pilkada,â ujar Tasane kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (19/10).
Menurutnya, keterbatasan angÂgaÂran daerah tersebut harus menjadi konsentrasi Pemprov Maluku untuk mencari sumber pendapatan baru guÂna memenuhi kebutuhan masyaÂrakat.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemprov, kata Tasane yakni Pemprov Maluku harus mengÂoptimalkan seluruh aset untuk meÂningkatkan PAD.
âAset daerah ini banyak yang jika dikelola dengan baik maka bisa mendatangkan pendapatan untuk menambah PAD kita, nah itu yang mesti menjadi fokus Pemprov juga,â tegasnya.
Pemprov lanjutnya memiliki aset gedung yang dapat disewakan unÂtuk berbagai event termasuk Mess Maluku yang harus segera diopeÂrasikan agar ada tambahan pendaÂpatan.
Tasane berharap Pemprov dapat meÂngambil langkah untuk mengopÂtimalkan aset daerah, sehingga keÂbutuhan masyarakat tetap dipeÂnuhi kendati pilkada menyedot anggaran ratusan miliar rupiah. (S-20)