AMBON, Siwalimanews – Dua gedung milik Pemerintah Provinsi Maluku yang hingga kini terbengkalai akan difungsikan sementara sebagai kantor Imigrasi
Dua gedung dimaksud yaitu, Gedung Higenis di Tantui dan Gedung Siwalima di Karang Panjang Ambon.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun kepada wartawan, usai hearing bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Doni AlfisyahÂrin, di ruang kerjanya, Selasa (18/2).
Benhur bilang, penting untuk dua gedung itu dipergunakan sebagai bentuk jawaban atas pelebaran struktur pemerinÂtaÂhan, khususnya dalam sektor keimigrasian, guna meningkatÂkan pengawasan terhadap arus masuk orang asing ke wilayah MaÂluku.
Politisi PDIP Maluku itu juga menyoroti pemanfaatan kembali gedung-gedung yang selama ini tidak terpelihara dengan baik.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan Kantor Imigrasi di daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap wisatawan, dan tenaga kerja asing yang masuk ke Maluku.
âAda banyak event Internasional dan kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kita harus memastikan keberadaan Kantor Imigrasi untuk memantau, mengidentifikasi, serta menjalankan fungsi pengawasan dengan baik,â ujarnya
Kata Benhur, keberadaan Kantor Imigrasi di daerah menjadi penting guna menangkal potensi pelangÂgaran hukum oleh orang asing yang masuk ke Indonesia, baik secara resmi maupun tidak.
âKita tidak bisa membiarkan ada kunjungan yang berkedok wisatawan, tetapi ternyata memiliki tujuan terselubung yang dapat merugikan negara,â ungkapnya.
Dikatakan, DPRD Maluku berharap langkah ini segera direalisasikan untuk memperkuat sistem pengawasan, dan memasÂtikan keamanan serta kedaulatan Indonesia tetap terjaga.
âPertemuan hari ini berbicara terkait pelebaran struktur pemeÂrintahan, juga banyak hal yang disampaikan termasuk permohonan gedung karena mereka harus berkantor di daerah. Saya berharap karena mereka sudah sampaikan sehingga saya meminta Kanwil Keimigrasian dan Kemasyarakatan untuk menyampaikan surat perÂmohonan penggunaan gedung untuk Gubernur terpilih,â ujarnya.
Benhur tegaskan, DPRD telah menyetujui dua gedung untuk digunakan, karena selama ini gedung-gedung tersebut tidak dimanfaatkan.
Selain itu, lanjutnya, pembanguÂnan Kantor Imigrasi di daerah penting karena ini menangkal banyak event, tetapi juga banyak kunjungan wisatawan yang datang ke Ambon sehingga pihaknya berharap, Kantor Keimigrasian itu harus dibangun tidak hanya untuk mengidentifikasi tetapi juga ada fungsi intelijen
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin mengaÂtakan, pertemuan itu berbicara banyak hal berkaitan dengan manajemen dan 13 akselerasi dari menteri.
âTadi kami bertemu dengan Ketua DPRD, adapun hal-hal yang kami sampaikan adalah pertama, kaitan dengan manajemen, kedua adalah menampilkan tentang 13 akselerasi dari menteri yang salah satunya tentang penguatan pusat keimigraÂsian. Kami juga berkoordinasi untuk memperkuat tempat pusat Imigrasian dan membentuk pos Imigrasi lainnya di daerah Maluku yang dianggap potensial,â tuturnya.
Ketiga, pihaknya melakukan koordinasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merupakan tempat tujuan untuk investasi di Blok Masela, pihaknya akan mengawasi jika investasi tersebut berjalan.
âJadi penanganan sudah dilaÂkukan verifikasi dan validasi oleh Kantor Imigrasi Tual maupun direktorat jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum. Kami juga direktorat jenderal Imigrasi sudah menyurati direktorat protokol dan konsumen di Kementerian Luar Negeri untuk dapat mendorong kedutaan masing-masing. Kita coba mempelajari ada beberapa warga negeri dari eksklusif itu termasuk Thailand, Kamboja, Myanmar dan Filipina.
Dijelaskan, tindak lanjut dari Kantor Wilayah Imigrasi yakni, akan melakukan kunjungan kembali dengan pihak terkait di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk sosialisasi serta memberikan edukasi bahwa kehadiran pihaknya membantu mencarikan penyelesaian masalah terkait status kewargaÂnegaraan yang bersangkutan. (S-26)