MASOHI, Siwalima.id –Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Intitu Teknologi Bandung mulai memperkuat langkah kolaboratif dalam mendorong pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.
Salah satu lokus utama yang kini menjadi perhatian adalah Kawasan Transmigrasi Sapalewa di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.
Sejak akhir Agustus 2025, Tim 1 Ekspedisi Patriot ITB, Kementrans yang dipimpin Acep Purqon, dosen Fisika FMIPA ITB, melakukan kegiatan pemetaan dan penyusunan rekomendasi potensi kawasan transmigrasi di Sapalewa.
Tim yang beranggotakan Annisaa Auliyaa, Astronia Lauda, Azizah Nur Fitriani dan Ine Riswanti ini, akan berada di lapangan hingga awal Desember 2025. Kawasan Sapalewa, merupakan salah satu pusat permukiman transmigran tertua di Kecamatan Seram Utara.
Meski telah lama berkembang, kawasan ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Melalui Ekspedisi Patriot, ITB berupaya menghadirkan riset berbasis data yang dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan transmigrasi di wilayah ini.
“Kami menelusuri dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat transmigran di Sapalewa untuk menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola kawasan,” ujar Acep Purqon dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id, Senin (10/11).
Selama lebih dari dua bulan, tim melakukan observasi ke-14 desa administratif di kawasan tersebut, termasuk SP 1 Huaulu sebagai satuan pemukiman utama.
Dari hasil pengamatan, tim menemukan, bahwa sebagian besar layanan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, sarana keagamaan, jalan, jembatan, penerangan, internet, irigasi, dan air bersih masih terbatas. Bahkan, banyak rumah warga belum memiliki sertifikat, sementara lahan usaha pertanian belum seluruhnya tercetak sesuai rencana awal.
Kekurangan tenaga pendidik dan minimnya fasilitas pendidikan, juga menjadi perhatian serius, disamping belum adanya peta batas administratif yang jelas antar desa dalam kawasan Sapalewa.
Meski demikian, masyarakat menunjukkan daya juang yang luar biasa dengan mengembangkan aktivitas ekonomi melalui pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
“Di tengah keterbatasan, mereka tetap berjuang, membangun jaringan sosial baru dan mengoptimalkan lahan yang tersedia,” tandas Acep.
Selain penelitian utama, tim ITB juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pengajaran komputer dasar bagi perangkat desa dan siswa sekolah, serta pendampingan kelompok tani dan gapoktan dalam penyusunan administrasi pendaftaran Nomor Induk Kelompok Tani (NIKT) dan Nomor Induk Gapoktan (NIG) agar dapat terdaftar resmi dalam aplikasi Simultan milik Kementerian Pertanian.
Langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi dan transparansi pengelolaan hasil pertanian di kawasan transmigrasi.
Hasil riset dan aktivitas sosial tersebut menjadi bahan penting dalam Focus Group Discussion yang digelar di Kantor Bupati Maluku Tengah, Senin (10/11).
FGD menghadirkan perwakilan dari berbagai dinas dan lembaga teknis, seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Maluku, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kantor Pertanahan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, serta Bappelitbangda.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, yang diwakili Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan, Zahlul Ikhsan.
Bupati pada kesmepatan itu mengapresiasi atas inisiatif ITB dan Kementrans yang dinilai mampu menghadirkan sinergi akademisi dan pemerintah dalam membangun kawasan transmigrasi di bumi Pamahanu-Nusa.
Ada tujuh isu utama yang menjadi fokus pembahasan FGD, yakni: sejarah pengembangan kawasan transmigrasi, mekanisme pelepasan kawasan hutan, batas administratif, percetakan sawah, kelembagaan masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah.
Seluruh data eksisting tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi lintas sektor sebagai dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan kawasan Sapalewa.
Menurut Purqon, tim menemukan potensi besar yang dapat dikembangkan di wilayah ini. Selain tanah yang subur dan kaya biodiversitas karena berdekatan dengan Taman Nasional Manusela, kawasan Sapalewa juga menyimpan berbagai komoditas unggulan seperti rempah-rempah dan tanaman pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Kawasan ini bisa menjadi contoh pengembangan berbasis kawasan, bukan sekadar komoditas. Dengan pendekatan tepat dan teknologi pasca panen yang baik, Sapalewa dapat tumbuh sebagai pusat ekonomi baru,” jelas Acep.
Acep juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM lokal, terutama generasi kedua transmigran, melalui program pendidikan dan pelatihan di daerah 3T.
“Sekolah, buku, dan bahasa adalah alat pemersatu bangsa. Kita perlu menanamkan enabler untuk daerah-daerah terpencil seperti ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam pesannya kepada tim ekspedisi menyebutkan bahwa, Sapalewa merupakan salah satu dari 154 lokus nasional Ekspedisi Patriot Transmigrasi yang menjadi perhatian kementerian.
Ia berharap, hasil rekomendasi tim dapat segera diimplementasikan melalui kerja sama lintas sektor dan semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
Kegiatan ini turut didukung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Mohamad Rizal Latuconsina, serta Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah, Cristofol Lailosa, dan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Nurhajati Tuatoy, Kolaborasi teknis juga dilakukan dengan Arsad Slamet, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Malteng, dan Ismail Sangadji, Koordinator PPL Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Malteng, dalam penyusunan peta dan rekomendasi wilayah.
Melalui riset ilmiah, pendampingan masyarakat, dan forum lintas instansi, Ekspedisi Patriot ITB, Kementrans diharapkan menjadi tonggak lahirnya desain pembangunan Kawasan Transmigrasi Sapalewa yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media.(S-17)
