AMBON, Siwalimanews – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Andreas JW. TaÂborat mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Abdulah Vanath menghentikan proses penjarahan hasil perikanan di wilayah perairan Maluku.
Hal itu sejalan dengan keteÂgasan Gubernur untuk bersama DPRD Maluku dan DPRD 11 kabupaten/kota yang bakal meÂnuju ibu kota negara untuk bertemu menteri KKP bahas illegal fishing di Laut Maluku.
Disebutkan, berdasarkan data hanya sekitar lima persen kapal-kapal yang beroperasi di perairan wilayah Maluku yang memiliki dokumen resmi atau memiliki izin, sementara 95% tak punya izin beroperasi yang berdampak pada keuntungan pembagian dana bagi hasil yang diterima Provinsi Maluku.
âKita membayangkan tidak?, lima persen kapal saja yang meÂmiliki izin, dan 95 persen itu tidak punya izin. Ini penjarahan namaÂnya. Kita berharap Hendrik LeweÂrissa sebagai Gubernur Maluku memakai kewenangannya berpeÂrang melawan penjarahan penjajah yang mengobok-obok hasil laut Maluku,â ungkap Andre kepada Siwalima di Ambon, Minggu (1/6).
Kata Andre, hal ini juga tidak terlepas dari konsekuensi logis dari keluhan masyarakat Maluku terkait dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan PenangÂkapan Ikan Terukur.
âRatusan kapal-kapal ikan yang saat ini beroperasi di laut Maluku adalah proses perampokan dan penjarahan terhadap telur ikan terbang di beberapa wilayah di Maluku. Telur ikan terbang ini hanya terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara, KabuÂpaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten KepuÂlauan Aru,â ujarnya.
Dia menyebutkan, dari rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terungkap kalau hanya 14 kapal yang beroperasi di Dobo. Namun fakta yang sebenarnya terdapat ratuÂsan kapal beroperasi di tiga kabuÂpaten ini untuk menjarah telur ikan terbang.
âTapi yang terjadi bukan 14 kapal saja ada sekian ratus kapal, mereka beroperasi di perairan Seram, KepuÂlauan Kei, Perairan KKT untuk mengambil telur ikan terbang, yang memiliki izin hanya 5% yang hasilÂnya bisa dicatat sebagai hasil tangÂkapan, selebihnya menjadi pasar gelap,â tuturnya.
Dikatakan, proses penjarahan terhadap hasil telur ikan belum diketahui tujuan pengirimannya, namun pihaknya tersayat karena hasil-hasil jarahan itu di bawah semua ke luar diperdagangkan ke Jawa atau di ekspor ke Jepang, Tiongkok, Korea, Singapura.
âMenu kita yang bergizi ini, menÂjadi santapan lezat pihak lain, seÂmentara banyak anak-anak Maluku yang masih kekurangan gizi, yang masih stunting hasil masakan kita yang bagus ini dijarah dan dibawa ke luar Maluku, inikan sesuatu yang tidak adil dan sangat memilukan hati kita. Kita minta pak gubernur untuk deÂngan kewenangannya bertindak dengan melibatkan TNI-Polri, âpintanya.
Ia juga menegaskan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku akan tetap ada bersama gubernur dalam memeÂrangi penjarahan hasil laut Maluku. Dalam Kaitan dengan penjarahan hasil tangkapan telur ikan terbang ini, diÂakuiÂnya oleh DiÂnas Perikanan dan KeÂlautan Maluku telah menyamÂpaikan surat pembeÂritahuan kepada pemeÂrintah KKT. Tetapi diperlukan seÂbuah policy atau goodwil dari GuÂberÂnur untuk bertindak dengan meliÂbatÂkan instrumen TNI-Polri disana. (S-26)