SIWALIMA.id > Berita
Fraksi PDIP Dukung Gubernur Usir Pelaku Penjarah Ikan
Daerah | Senin, 2 Juni 2025 pukul 22:24 WIT

AMBON, Siwalimanews – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Andreas JW. Ta­borat mengungkapkan, pihaknya mendukung penuh pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Abdulah Vanath menghentikan proses penjarahan hasil perikanan di wilayah perairan Maluku.

Hal itu sejalan dengan kete­gasan Gubernur untuk bersama DPRD Maluku dan DPRD 11 kabupaten/kota yang bakal me­nuju ibu kota negara untuk bertemu menteri KKP bahas illegal fishing di Laut Maluku.

Disebutkan, berdasarkan data hanya sekitar lima persen kapal-kapal yang beroperasi di perairan wilayah Maluku yang memiliki dokumen resmi atau memiliki izin, sementara 95% tak punya izin beroperasi yang berdampak pada keuntungan pembagian dana bagi hasil yang diterima Provinsi Maluku.

“Kita membayangkan tidak?, lima persen kapal saja yang me­miliki izin, dan 95 persen itu tidak punya izin. Ini penjarahan nama­nya. Kita berharap Hendrik Lewe­rissa sebagai Gubernur Maluku memakai kewenangannya berpe­rang melawan penjarahan penjajah yang mengobok-obok hasil laut Maluku,” ungkap Andre kepada Siwalima di Ambon, Minggu (1/6).

Kata Andre, hal ini juga tidak terlepas dari konsekuensi logis dari keluhan masyarakat Maluku terkait dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan Penang­kapan Ikan Terukur.

“Ratusan kapal-kapal ikan yang saat ini beroperasi di laut Maluku adalah proses perampokan dan penjarahan terhadap telur ikan terbang di beberapa wilayah di Maluku. Telur ikan terbang ini hanya terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabu­paten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepu­lauan Aru,” ujarnya.

Dia menyebutkan, dari rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terungkap kalau hanya 14 kapal yang beroperasi di Dobo. Namun fakta yang sebenarnya terdapat ratu­san kapal beroperasi di tiga kabu­paten ini untuk menjarah telur ikan terbang.

“Tapi yang terjadi bukan 14 kapal saja ada sekian ratus kapal, mereka beroperasi di perairan Seram, Kepu­lauan Kei, Perairan KKT untuk mengambil telur ikan terbang, yang memiliki izin hanya 5% yang hasil­nya bisa dicatat sebagai hasil tang­kapan, selebihnya menjadi pasar gelap,” tuturnya.

Dikatakan, proses penjarahan terhadap hasil telur ikan belum diketahui tujuan pengirimannya, namun pihaknya tersayat karena hasil-hasil jarahan itu di bawah semua ke luar diperdagangkan ke Jawa atau di ekspor ke Jepang, Tiongkok, Korea, Singapura.

“Menu kita yang bergizi ini, men­jadi santapan lezat pihak lain, se­mentara banyak anak-anak Maluku yang masih kekurangan gizi, yang masih stunting hasil masakan kita yang bagus ini dijarah dan dibawa ke luar Maluku, inikan sesuatu yang tidak adil dan sangat memilukan hati kita. Kita minta pak gubernur untuk de­ngan kewenangannya bertindak dengan melibatkan TNI-Polri, “pintanya.

Ia juga menegaskan Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku akan tetap ada bersama gubernur dalam meme­rangi penjarahan hasil laut Maluku. Dalam Kaitan dengan penjarahan hasil tangkapan telur ikan terbang ini, di­akui­nya oleh Di­nas Perikanan dan Ke­lautan Maluku telah menyam­paikan surat pembe­ritahuan kepada peme­rintah KKT. Tetapi diperlukan se­buah policy atau goodwil dari Gu­ber­nur untuk bertindak dengan meli­bat­kan instrumen TNI-Polri disana. (S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps