AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon menerima tiga usulan rancangan peraturan daerah untuk dibahas menjadi perda. Dua ranperda inisiatif legislatif dan 1 ranperda usulan eksekutif.
Tiga ranperda itu yakni ranperda penyelenggaraan perhubungan, ranperda pengumpulan uang atau barang (inisiatif DPRD) dan ranperda tentang penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan (usulan Pemkot Ambon).
Penyerahan ranperda dilakukan oleh Walikota Ambon Bodewin Wattimena ke ketua DPRD Morits Tamaela saat rapat Paripurna yang berlangsung di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (16/4).
Dalam sambutan, Walikota Wattimena mengatakan dalam rangka pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, tertib, nyaman, berdaya guna.
Menurutnya lalu-lintas dan akuntan jalan harus dikembangkan potensinya untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, ketertiban, kelancaran angkutan jalan.
âSistem Lalu-lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu-lintas ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan pemerintah berdasarkan kewenangannya sesuai undang undang,â jelasnya.
Untuk itu ia berharap usulan ranperda dapat menciptakan berbagai manfaat bagi masyarakat antara lain peningkatan keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi, ketersediaan layanan transportasi yang memadai dan berkualitas.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia juga mengaku perlu adanya kolaborasi dengan stakeholder dan instansi terkait, serta adanya peran masyarakat sehingga tercapai keseimbangan pembangunan fisik daerah dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Terkait ranperda Pengumpulan Uang dan Barang ia mengatakan perlu adanya aturan untuk mengatur persetujuan dari pejabat berwenang dalam hal ini walikota.
Selain itu terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis, lanjutnya, perlu ada payung hukum untuk mengaturnya.
âIni merupakan salah satu persoalan kesejahteraan masyarakat di Ambon yang membutuhkan langkah-langkah penanganan terprogram, strategis, sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi sehingga dalam penangannya mendapatkan solusi kehidupan yang layak,â harapnya. (S-10)