SIWALIMA.id > Berita
DPRD Terima Ranperda LPJ APBD 2024
Online | Sabtu, 23 Agustus 2025 pukul 22:45 WIT

AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku menerima Rancangan peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku.

Pernyataan penerimaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IX masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025 yang berlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (22/8).

Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, didampingi Wakil Ketua Fauzan Rahawarin dan Johan Lewerissa dan dihadiri Sekda Maluku Sadali Ie, para pimpinan OPD dan unsur forkopimda.

Benhur menjelaskan, paripurna hari ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa tidak dapat hadir, lantaran dalam kondisi kurang sehat, sementara wakil gubernur sementara menjalankan tugas di luar daerah.

“Gubernur telah menelepon saya secara pribadi untuk minta izin ketidakhadiran dalam paripurna ini, karena kondisi kurang sehat. Sementara wakil gubernur tengah berada di luar daerah, olehnya itu paripurna Ranperda LPJ APBD 2024 diwakilkan kepada sekretaris daerah,” ungkap Benhur saat membuka paripurna itu.

Sementara itu, dalam penyampaian kata akhir seluruh fraksi di DPRD Maluku, menyatakan menerima, sekaligus menyetujui Ranperda LPJ APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi perda, meskipun dengan sejumlah catatan perbaikan.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian DPRD antara lain, perombakan BUMD, peningkatan PAD dan perbaikan manajemen RSUD dr M Haulussy.

Untuk prombakan BUMD ini, DPRD minta gubernur mengganti pimpinan BUMD yang tersandung kasus hokum, agar tidak mempengaruhi kinerja BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk peningkatan PAD perlu dilakukan, mengingat adanya penurunan PAD dalam APBD 2024, meski tidak signifikan, namun DPRD tetap mendorong Badan Pendapatan Daerah untuk berkoordinasi lebih intensif lagi dengan seluruh OPD untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

Selanjutnya, untuk RSUD Haulussy, DPRD mendesak adanya perbaikan manajemen, termasuk perombakan struktur birokrasi di RSUD Haulussy, guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketua DPRD Maluku Benhur  Watubun, memberikan apresiasi terhadap sikap politik seluruh fraksi yang menyatakan menerima Ranperda LPJ APBD 2024.

“Penerimaan LPJ APBD ini menunjukkan adanya sinergitas antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tandas Benhur.

Setelah mendapat persetujuan dewan, Ranperda LPJ APBD 2024 akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

“Setelah persetujuan DPRD, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen LPJ APBD ini akan dievaluasi oleh Kemendagri. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penetapan ranperda ini menjadi perda,” tutup Benhur

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Sadli Ie memberikan penghargaan kepada DPRD atas kerja sama yang baik selama proses pembahasan hingga ranperda ini disepakati.

Proses pembahasan ini, mencerminkan adanya kemitraan dan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 telah dibahas secara arif dan mendasar. Hal ini mencerminkan semangat tanggung jawab bersama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Sadli.

Ia menegaskan, Pemprov Maluku akan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” janjinya.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps