AMBON, Siwalima.id - DPRD Maluku melalui Komisi II menyoroti persoalan pemadaman listrik di wilayah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya.
Dalam waktu dekat, DPRD akan memanggil PLN untuk dimintai klarifikasi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie Jhon Laipeny, mengaku pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat terkait kondisi listrik di dua daerah tersebut.
“Kami sementara menerima berbagai masukan dari masyarakat, baik di Maluku Barat Daya maupun di Kepulauan Tanimbar. Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil PLN untuk mengklarifikasi pemadaman tersebut,” ujar Laipeny kepada Siwalima, di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Kamis (24/4).
Ia menyoroti, pemadaman besar yang terjadi di pusat Kota Saumlaki, Tanimbar. “Pemadaman besar-besaran di Saumlaki sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, janji peningkatan layanan listrik dari 6 jam menjadi 12 jam di sejumlah titik di Maluku Barat Daya juga belum terealisasi. “Seperti di Pulau Tamer, sudah dijanjikan dari 6 jam ke 12 jam, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” katanya.
Di Pulau Luang, yang merupakan sentra perikanan, kondisi listrik terbatas dinilai merugikan masyarakat.
“Kalau listrik hanya 6 sampai 8 jam di Luang, itu mubazir. Harusnya sudah 12 jam bahkan didorong ke 24 jam seperti di Leti,” ujarnya.
Sementara itu, di Pulau Babar, persoalan distribusi dinilai belum optimal.
“Kalau ada gangguan di satu titik, semua wilayah terdampak karena rentang kendali terlalu luas. Ini harus dievaluasi,” tandasnya. (S-26)
