PIRU, Siwalimanews – DPRD menyetujui usulan kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2025 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Persetujuan usulan APBD Perubahan ditandatangan oleh Ketua DPRD Melkianus Hendrik Koly, Wakil Ketua I Arifin Podlan Gresya, Wakil Ketua II Abd. Rauf Latulumamina dan Wakil Bupati Selfinus Kainama, Rabu (27/8).

Dalam sambutan, Wabup Kainama  mengaku pemerintah mengusulkan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 964.445.134.500, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.032.679.480.379,04, Pembiayaan Daerah berupa Pembiayaan Netto sebesar Rp. 68.234.345.879,04.

Selain itu penerimaan pembiayaan yang menampung SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. Rp. 70.984.345.879,04, Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal sebesar Rp. 2.750.000.000.

Ia mengaku ditengah efisiensi anggaran. Pemkab SBB diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang harus diselesai­kan, maka diperlukan kesamaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif serta saling memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya

“Dengan keterbatasan Fiskal yang ada, ungkap Kainama, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap melaksanakan program prioritas daerah, sehingga pelayanan publik tetap terlaksana dengan baik,” janjinya.

Lanjutnya, perubahan KUA-PPAS tahun 2025 yang telah disepakati ini merupakan akumu­lasi aspirasi masyarakat baik yang disampaikan melalui DPRD mau­-pun melalui pemerintah daerah.

“Kami berharap  tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025 ini dapat tercapai dengan baik. Perubahan KUA serta perubahan prioritas plafon ang­-ga­ran tahun 2025 ini, selanjutnya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk selanjutnya dituangkan dalam (RPAPBD) tahun anggaran 2025,” ungkapnya.(S-18)