AMBON, Siwalimanews – DPRD minta kepada BPBD mempercepat proses identifikasi kerusakan seluruh infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor yang mengepung Maluku beberapa waktu lalu.

Status Maluku merupakan daerah tanggap darurat bencana sehingga proses koordinasi dan pendataan dilakukan secepat mungkin.

“Kemarin kami (dalam rapat) sudah minta dipisahkan mana yang menjadi tanggung jawab Balai Jalan dan mana kewenangan provinsi,” terang Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin kepada wartawan di Ambon, Selasa (12/8).

Ia mencontohkan jalan Wakal–Taeno yang dibangun pertama kali menggunakan DAK pada 2018 atau 2019, kemudian dilanjutkan melalui Inpres jalan daerah.

Meski statusnya masih jalan provinsi, intervensi pemba­ngu­nannya dilakukan oleh Balai Jalan.

“Kemarin pak Gubernur Hendrik Lewerissa sudah turun langsung dan menyampaikan ke Balai Jalan. Insya Allah nanti akan dimasukkan dalam Inpres jalan daerah, mungkin tahap ketiga,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga menaruh perhatian pada jembatan di jalur lintas Taeno–Wakal yang memiliki intensitas lalu- lintas masyarakat tinggi.

Ia mengaku jalur terjal dari bela­kang Negeri Wakal menuju Taeno sudah direncanakan untuk diganti dengan jalur baru yang lebih landai demi mengurangi risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak pesantren yang rutin dijenguk keluarganya.

Sementara terkait Jembatan Kawanua di Maluku Tengah, pena­nganan sementara telah dilakukan, namun perbaikan total memerlukan anggaran besar.

Ia juga belum dapat memastikan apakah perbaikan sejumlah keru­sakan infrastruktur tersebut akan direalisasikan tahun ini atau tahun depan.

“Karena dibangun dengan Inpres jalan daerah, statusnya masih jalan provinsi, tetapi infrastrukturnya me­nggunakan dana pusat yang diker­jakan Balai Jalan. Kami belum bisa pastikan terealisasi tahun ini atau tahun depan,” tutupnya.

BWS & PUPR Tangani Banjir

Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPRD Maluku meminta, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas PUPR Maluku untuk segera mena­ngani sejumlah titik banjir dan kerusakan jalan yang menjadi kelu­han masyarakat.

Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra menyebutkan, titik banjir yang dibahas dalam rapat bersama meliputi Sungai Wayari, jembatan Kawanua di Seram Sela­tan, sungai Tamilouw dan beberapa wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Kita minta segera penanganan cepat. pihak balai maupun PUPR harus identifikasi masalah agar ja­ngan sampai penanganannya me­nim­bulkan masalah baru,” tegas Mumin usai rapat, Rabu (6/8).

Selain banjir, Komisi III turut menyoroti ruas jalan provinsi yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain di Tepa, Maluku Tengah serta di Kota Ambon khususnya akses jalan ke wilayah Nusaniwe.

Dikatakan, kondisi cuaca ekstrim mengharuskan pemerintah juga mengimbau masyarakat yang ting­gal di bantaran sungai, agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memperburuk keadaan.

Terkait perbaikan jalan, Mumin menyampaikan komitmen Pemerin­tah Pusat untuk memback up mela­lui dukungan anggaran, yang akan dibahas secara teknis bersama instansi terkait.

“Secara umum jalan di Maluku Tengah, jalan di Tepa maupun jalan di Kota Ambon menjadi fokus. Khusus penanganan sungai, Balai Wilayah Sungai akan menangani Maluku Tengah, Seram dan Kota Ambon, sedangkan di Aru, Maluku Tenggara dan Kepulauan Kei ditangani Dinas PUPR bidang sumber daya air.”

Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPRD Maluku akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk melakukan tinjauan langsung ke lokasi terdampak banjir.

“Kita tidak bisa hanya dengar in­formasi lisan atau dari media sosial. Komisi akan turun langsung agar negara hadir melihat secara nyata, dan mengambil langkah perbaikan menyeluruh,” tutupnya. (S-26)