AMBON, Siwalimanews – DPRD heran penarikan sejumlah retribusi yang dilakukan OPD pengumpul terus bocor. Baik itu untuk parkir sampai retribusi pedagang kaki lima.

Padahal dari dua retribusi ini saja bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi daerah.

“Jadi kami minta pemkot stop gunakan pihak ketiga tarik retribusi,” pinta Anggota DPRD Kota Ambon Femri Tuwanakotta kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (28/7).

Ia menjelaskan untuk penarikan retribusi parkir kisalnya, pemkot ambon bisa merubah dengan penarikan menggunakan sistem elektronik dan dikelola langsung oleh UPTD.

“Parkir harus dikelola UPTD, pengelola sarana dan prasarana teknis perhubungan, agar dapat meningkatkan pendapatan,” harapnya.

Sedangkan untuk penarikan retribusi pedagang kaki lima dan pelataran lanjutnya juga harus dikelola langsung oleh UPTD.

Politisi partai Demokrat ini menyoroti soal penarikan retribusi yang masih manual. Menurutnya, perlu diubah dengan menggunakan non tunai atau elektronik.

“Ini harus jadi perhatian Pemkot terhadap OPD pengumpul untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena cara non tunai akan mengurangi kebocoran, penekanan ini jangan diremehkan jika kita ingin menaikan PAD,” pungkasnya.

Selain peningkatan PAD, Tuwanakotta juga mendorong efisiensi penggunaan anggaran termasuk meminimalisir belanja yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Selama ini lanjutnya, penarikan retribusi yang dilakukan pemerintah juga masih manual.

Pemerintah seharusnya sudah menerapkan penarikan retribusi non tunai atau elektronik.

Untuk itu ia diharapkan OPD penghasil juga dapat melakukan pengawasan ketat di tingkat internal agar  penarikan retribusi bisa berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik. “Kami harap kedepan Pemkot Ambon tidak lagi guna­kan pihak ketiga untuk menarik retribusi,” tandasnya. (S-10)