AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi II geram, tiga perusahaan penambaÂngan disepanjang aliran Sungai Wai Sakula, Desa Hatu, Kecamatan LeiÂhitu Barat, Kabupaten Maluku TeÂngah langgar aturan.
Tiga perusahaan yang beroperasi di areal Wai Sakula diantaranya, PT Bakung Permai Abadi, PT Karya Ruata Esserindo Multi Bangun dan semuanya telah melakukan pelangÂgaÂran tidak dapat ditoleransi karena mengancam kehidupan masyarakat.
âPerusahaan yang ini kan hanya meraup keuntungan dari kita lalu tidak memperhatikan kondisi alam yang rusak akibat tambang, bahkan bronjong saja tidak bisa bikin untuk tahan aliran sungai, kalau sudah datang untuk ambil uang kita jangan bikin susah masyarakat kita lagi,â ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal keÂpada wartawan di Baileo Rakyat Panjang, Rabu (12/10).
Samal mengatakan, aktivitas tembang telah menyebabkan luapan sungai Wai Sakula beberapa waktu lalu sehingga masyarakat yang menÂderita, sedangkan pihak perusahaan tepat meraup keuntungan dari ekploiÂtasi sumber daya alam khuÂsusnya galian C.
Turaya pun meminta agar dilakuÂkan peninjauan kembali ke lokasi tambang jika kondisi masih sama, maka harus dilakukan tindakan tegas termasuk tidak boleh memperÂpanjang izin perusahaan
Pantauan Siwalima, hampir seluÂruh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku melontarkan kemaÂrahan kepada pihak perusahaan Bakung Permai Abadi dan Instruktur Tambang yang terkesan berbohong dengan kondisi pertambangan di areal sungai Wai Sakula.
Menurutnya, penjelasan yang disampaikan Inspektur tambang Adrian Wenno tidak sesuai dengan kondisi di lahan tambang yang telah mengalami kerusakan lingkungan yang cukup parah.
âJujur semua yang disampaikan Inspektur tambang itu tidak benar dengan kondisi dilapangan saat kita on the spot, jadi kita marah karena merasa di bohongi,â ujar Samal.
Dijelaskan, berdasarkan izin perÂtamÂbangan yang dikeluarkan pemeÂrinÂtah daerah secara tegas menenÂtukan, areal pertambangan sepanjang sungai namun ternyata perusahaan telah merembes masuk ke dinding guÂnung dan telah melanggar aturan.
âWaktu kita tanya dilapangan pihak perusahaan sampaikan kalau itu perbuatan masyarakat, tapi tidak mungkin masyarakat melakukan tambang sampai di badan gunung, ini kan melanggar aturan,â kesal Turaya.
Pemetaan
Pemerintah Provinsi Maluku didesak untuk segera melakukan pemetaan terkait izin pertambangan non logam yang ada di Provinsi Maluku pasca diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022.
Desakan ini disampaikan, SekreÂtaris Komisi II DPRD Maluku, RusÂlan HuÂrasan kepada Dinas ESDM dan InsÂpektur Pertambangan meninÂdaklanjuti temuan adanya perusaÂhaan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau izin yang diberikan sudah kedaluwarsa.
Hal ini dibuktikan dalam rapat penanganan Wai Sakula oleh Komisi II, ditemukan dari tiga perusahaan yang beroperasi, satu di antaranya yaitu PT Karya Ruata, izin yang dimiliki sudah kedaluwarsa atau telah berakhir sejak Desember 2021.
âKasus Wai Sakula menjadi moment kita untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan, terkait izin opeÂrasional atau pemetaan pertambaÂngan non logam, baik hak dan keÂwajiban perusahaan maupun keweÂnangan yang telah didelegasikan kepada Pempus ke Pemda Maluku,â ungkap Ruslan dalam rapat bersama Dinas ESDM Maluku, Dinas LingÂkungan Hidup Maluku, Dan Dinas Kehutanan Maluku di ruang paripurna DPRD Maluku, Rabu (12/10). (S-20)