NAMLEA, Siwlaimanews – DPRD Kabupaten Buru menÂ-dukung Direktorat Reskrimsus Polda Maluku bertindak tegas menegakan hukum di tambang ilegal Gunung Botak (GB).
âSelaku wakil rakyat, saya tentunya mengapresiasi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Maluku, â tegas anggota DPRD Buru, Muh Rustam Fadly Tukuboya di Namlea, Sabtu (14/6).
Vokalis Partai Gerinda yang akrab disapa Ade ini lebih jauh menegaskan, kalau langkah penegakan hukum itu adalah bagian dari fungsi tugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU tentang kepolisian negara maupun aturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan teknis kepolisian di lapangan.
Hal yang dilakukan tim Direktorat Reskrimsus Polda Maluku sudah pasti mengacuh kepada aturan-aturan tersebut dan selalu dibekali dengan surat perintah tugas.
Dikatakan, kalau tindakan penangkapan terhadap sejumlah oknum selama ini yang berjumlah kurang lebih 23 oknum tidak perlu dipolitisir, atau berasumsi lain ada kepentingan di balik itu.
âKita positif thinking saja, polisi dalam melaksanakan tugas dibekali dengan dasar-dasar secara internal yang mengatur fungsi dan tugas kewenangan kepolisian,â ujarnya.
âApalagi menyangkut dengan penangkapan penjual dan pembeli emas dan hal-hal yang memang secara regulasi bertentangan dengan aturan,â katanya.
Dirinya menegaskan, kalau tambang emas itu akan tetap beroperasi tapi harus ada regulasi yang mengatur.
âAda aturan yang mengatur, sehingga misalnya dampak buruk terhadap lingkungan , dampak dari sisi keamanannya serta hal-hal lain yang bersifat buruk dan tidak baik dapat dihindari. Ini yang kita harapkan,â pungkasnya. (S-15)