AMBON, Siwalimanews –  Kasus keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghantui dunia pendidikan di Maluku.

Pasalnya, hanya dalam sepekan, tiga kasus keracunan massal menimpa puluhan siswa penerima manfaat program ini. Peristiwa ini, bukan hanya menimbulkan keresahan bagi orang tua, namun juga DPRD Maluku yang mendesak, agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menegaskan, program MBG yang digagas pemerintah pusat, kini justru banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, hampir disetiap daerah secara nasional, muncul kasus serupa.

Bagaimana tidak, hampir di setiap daerah secara nasional selalu ada keluhan siswa terkait peristiwa keracunan MBG. Bahkan untuk Maluku, baru di bulan September 2025 saja sudah terjadi tiga kasus.

“Tercatat sekitar 5 kasus siswa keracunan akibat menu MBG di seluruh Indonsia, termasuk di Maluku,” ucap Benhur kepada wartawan di ruang Komisi I DPRD Maluku, Senin (22/9)

Menurutnya, skema penyaluran MBG perlu dievaluasi total, bahkan ia mengusulkan agar anggaran MBG ini diberikan langsung kepada orang tua siswa untuk mengolah makanan sendiri sesuai standar gizi.

“Saya kira skema MBG harus diubah. Diberikan saja kepada orang tua siswa untuk memasak sesuai standar gizi, agar terbebas dari masalah keracunan,” usul Benhur.

Benhur juga, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pihak penyelenggara dalam hal ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Tim SPPG ini tidak berguna. Saya duga pihak yang mengelola MBG ini kurang teliti. Makanya kerjanya asal-asalan. Buktinya ditemui banyak siswa keracunan. Olehnya itu Presiden Prabowo agar evaluasi program ini, tepatnya di sistem penyaluran. Oke lah kalau hari ini Presiden sebut itu programnya, boleh boleh saja, tapi harus ada evaluasi secara menyeluruh,” tegas Benhur

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku Saoda Tethool memastikan, pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap dapur-dapur penyedia MBG.

“Terkait dengan MBG, ada beberapa anak yang keracunan. Kita akan turun ke lapangan, melihat dapur-dapur yang sudah menjalankan MBG, sehingga tidak terjadi hal seperti kemarin lagi. Dapur-dapur ini harus diawasi dengan benar,” tandasnya.

Tethool menilai, rangkaian kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol atas kualitas makanan yang disajikan. Padahal, MBG seharusnya menjadi program unggulan untuk meningkatkan gizi siswa, bukan ancaman kesehatan.

“Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki, entah bahan bakunya atau cara pengolahannya. Tapi ini harus dievaluasi, sebab kalau sampai memakan korban jiwa, dampaknya akan sangat berbahaya,” tegasnya.

Untuk diketahui dalam bulan ini tiga skasus siswa kerucunan menu MNG dimana, sebanyak 30 siswa SMPN 1 Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya, keracunan setelah mengkonsumsi ikan tuna pada menu MBG pada, Kamis (11/9), seminggu kemudian tepatnya pada, Kamis (18/9), 17 siswa SDN 19 Tual juga alami keracunan akibat mengkomsumsi buah melon dan pada Jumat (19/9) atau sehari kemudian, 16 siswa SD Inpres Passo, Kota Ambon juga mengalami keracunan akibat mengkomsumsi mioe yang sudah berlendir alias basi.

Kini publik menanti langkah nyata pemerintah daerah maupun pusat. Apakah tiga kasus beruntun ini akan dijadikan momentum memperbaiki tata kelola program MBG, atau sekadar masuk dalam deretan insiden tanpa solusi berarti.

“Kita bicara anak-anak. Kalau sampai keracunan dibiarkan, ini sama saja mempertaruhkan nyawa generasi penerus Maluku,” tutup Tethool.(S-26)