AMBON, Siwalima.id - DPRD Maluku mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait, untuk melakukan evaluasi terhadap kuota BBM untuk Maluku.
Permintaan evaluasi ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyusul masih terjadinya ketimpangan distribusi di sejumlah wilayah kepulauan.
Hal ini mengemuka dalam rapat bersama Disperindag Maluku yang membahas distribusi serta kebutuhan BBM, Rabu (22/4).
Wajo mengaku, berdasarkan hasil pengawasan lapangan, menunjukkan distribusi BBM antar wilayah belum merata dan berdampak langsung pada ketersediaan di daerah.
“Distribusi BBM kita ini belum merata. Ada daerah yang masih kekurangan, sementara di sisi lain ada yang relatif cukup. Ini yang harus segera dievaluasi,” pinta Wajo.
Ia mencontohkan, sejumlah wilayah seperti Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur hingga Kepulauan Tanimbar, memiliki tingkat kebutuhan BBM yang tinggi, bahkan Kepulauan Tanimbar disebut sebagai daerah dengan kebutuhan terbesar.
“Ini karena karakteristik wilayah kita kepulauan dan kebutuhan tiap daerah berbeda, maka kuota yang ada sekarang harus dikaji ulang supaya lebih adil dan tepat sasaran,” ujar Wajo.
Wajo juga menekankan, proses pengusulan kuota BBM tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus berbasis data riil dari masing-masing daerah yang diusulkan secara berjenjang.
“Data kebutuhan itu harus dihitung dari bawah, dari kabupaten/kota. Diusulkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati melalui dinas teknis, baru kemudian dibahas di tingkat provinsi dan diteruskan,” jelas Wajo.
Menurutnya, selama ini persoalan kuota kerap muncul karena data yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Kalau datanya tidak akurat, maka kuota yang diberikan juga pasti tidak tepat. Ini yang menyebabkan terjadi kelangkaan di beberapa daerah,” tandas Wajo.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga meminta Disperindag Maluku untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait di seluruh kabupaten/kota untuk menghitung ulang kebutuhan riil BBM di masing-masing wilayah.
“Silahkan dihitung secara detail, libatkan semua pihak di daerah, supaya angka yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ucap Wajo.
Pasalnya kata Wajo, data tersebut nantinya akan menjadi dasar pembahasan lanjutan bersama DPRD sebelum diteruskan ke BPH Migas untuk penyesuaian kuota.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada lagi kelangkaan. Semua harus berbasis data yang valid dan proses yang benar,” sebut Wajo. (S-26)
