AMBON, Siwalimanews –Â Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diminta untuk mengÂangÂgarkan Rp1,6 miliar untuk pembayaran inÂsentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid di RS Lantamal, Balai Perikanan dan LPMP.
Permintaan ini disamÂpaikan, anggota KomiÂsi IV DPRD Provinsi Maluku, Hengky RicarÂdo Pelatta kepada warÂtawan usai rapat deÂngan Dinkes Maluku dan pihak Lantamal di DPRD Maluku, Jumat (18/11).
Pelatta menegaskan, Dinas Kesehatan harus mencari solusi terkait dengan pembaÂyaran hak-hak tenaga keseÂhatan yang telah melayani pasien Covid-19 di ketiga rumah sakit tersebut.
Salah satu solusi yang harus diÂambil Dinas Kesehatan guna menyeÂlesaikan persoalan ini ialah, dengan menganggarkan dalam APBD 2023 sebab dari penjelasan pihak RS Lantamal sebagai rumah sakit peÂngampu ternyata mengalami banyak kendala.
âTadi dari penjelasan pihak LanÂtamal ternyata ini sudah dikemÂbaliÂkan ke pusat dan mereka tidak dapat membayarkan karena kalau dipaksaÂkan justru akan menggangu operaÂsioÂnal rumah sakit, maka harus dianggarkan dalam APBD agar nakes memperoleh hak-hak mereka,â tegas Pelatta.
Menurutnya, Dinas tidak perlu meÂnganggarkan Rp3.2 miliar meÂlainkan hanya seperdua dari jumlah anggaran tersebut yang menjadi hak tenaga kesehatan, sedangkan Rp1,6 miliar sisanya menjadi urusan Dinas Kesehatan untuk melakukan koordiÂnasi dengan Pemerintah Pusat.
âKita tidak punya kepentingan dengan Rp1,6 miliar yang menjadi hak pemerintah, tapi Rp1,6 yang jadi hak tenaga kesehatan, urusan sisa itu urusan dinas,â ujar Pelatta.
Pelatta mengaku, mayoritas pimÂpinan dan anggota komisi masuk dalam badan anggaran, maka pihakÂnya akan memastikan Rp1,6 miliar diakomodir, tetapi dinas harus meÂngambil inisiatif untuk memasukkan kedalam Dokumen KUA-PPAS APÂBD tahun 2023 yang sementara diproses.
Kecam
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Zulkarnain kembali absen dari panggilan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku guna membicaraÂkan realisasi pembayaran insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di RS Lantamal, Balai Perikanan dana LPMP tahun 2021.
Ketidakseriusan Zulkarnain dalam menyelesaikan hak tenaga keseÂhatan menuai kecaman dari anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Elviana Pattiasina dalam rapat kerja bersama pihak RS Lantamal, Dinas KeseÂhatan, Kantor Perbendaharaan NeÂgara dan perwakilan tenaga keseÂhatan, Jumat (18/11).
Kekesalan pimpinan dan anggota komisi IV terjadi lantaran, Dinkes dinilai tidak memiliki keseriusan dalam melakukan koordinasi yang berakibat anggaran Rp3,2 miliar harus dikembalikan ke kas negara karena adminitrasi yang tidak lengkap.
âMasalah yang terjadi di Dinas Kesehatan ini banyak dan kadis kok cuek saja. Ngapain Kadis ke Popmal ini yang paling penting dari Popmal, Popmal itu hanya duduk nonton orang main, memangnya kadis tim Dokter disana atau atlet,â kesal Pattiasina.
Menurutnya, Komisi IV melakuÂkan panggilan terhadap Zulkarnain bertujuan untuk membicarakan maÂsaÂlah serius yang hingga kini belum tertangani tetapi dari waktu ke waktu, saat dipanggil tidak pernah hadir, masa untuk kepentingan nakes saja alasan selalu macam-macam.
Dampak dari sikap kadis seperti ini kata Pattiasina ujung-ujungnya berimbas kepada gubernur, karena dianggap tidak mampu menyeleÂsaikan persoalan ini padahal kepala dinas dan staf yang tidak serius dan acuh untuk merespon persoalan ini.
Pattiasina menegaskan sebagai seorang dokter, Kepala Dinas mesti tahu bagaimana perasasaan para tenaga kesehatan yang telah bekerja mempertaruhkan nyawa, tetapi tidak dihargai oleh daerah bahkan ditelantarkan begitu saja.
âNakes ini sudah capek, lalu hak mereka ditelantarkan dinas begitu saja. Mentang-mentang dia tidak ada dalam rombongan itu jadi acuh, coba kalau dia ada pasti di kejar hak-hak dia juga,â ujar Pattiasina.
Ditambahkan, Kepala Dinas jangan hanya sibuk ganti pasang pejabat tetapi tidak memikirkan tugas pokok yang harus diselesaikan berkaitan dengan hak nakes, sebab jika persoalan ini tidak tuntas maka pasti akan berdampak terhadap pelayanan bagi masyarakat. (S-20)