AMBON, Siwalimanews –Â DPRD Maluku melalui Komisi IV akan kembali memanggil Direktur RS Haulussy, Nazaruddin guna membiÂcarakan masalah-masalah yang melilit rumah sakit milik daerah Maluku ini.
Kepastian pemanggilan Direktur RS Haulussy ini sampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin saat diwawancarai Siwalima, Senin (10/10).
Ditegaskan, Direktur RS HauÂlussy akan dipanggil setelah koÂmisi IV melakukan verifikasi surat masuk.
Dijelaskan, pemanggilan NazarudÂdin sebelum diagendakan Jumat (7/10) lalu namun tidak dapat dilaÂkukan lantaran komisi sedang mempersiapkan agenda verifikasi. maka sekembalinya dari Maluku Tengah pemanggilan terhadap DiÂrektur RS Haulussy tetap dilaÂkukan.
âKita masih verifikasi kalau sudah selesai pasti kita panggil Direktur RS Haulussy, pokoknya kita tetap panggil tidak ada alasan lain,â tegas Rovik.
Komisi IV kata Rovik gerah dengan sikap direktur yang terkesan tidak menghargai panggilan komisi selama beberapa kali berturut-turut, dan untuk panggilan ketiga jika direktur tidak hadir maka panggilan paksa akan dilakukan sesuai mekaÂnisme DPRD.
Menurutnya, Komisi IV tidak memiliki kepentingan pribadi apaÂpun selain memastikan hak-hak tenaga kesehatan yang melayani Covid-19 dapat dibayarkan secara adil, artiÂnya apa yang dikerjakan harus seÂsuai dengan pekerjaan yang dilaÂkukan.
âKami tidak ingin orang kerja keras mendapatkan sedikit lalu yang tidak bekerja dapat lebih banyak, kaÂrena itu tidak ada pilihan lain kita panggil, biar kita tahu juknis pemÂbagian yang baru ini seperti apa,â ujar Rovik.
Apalagi, Direktur RS Haulussy telah mengesampingkan kesepakaÂtan antara DPRD dan dirinya agar menggunakan juknis yang lama, tetapi direktur mengambil keputusan diluar kesepakatan tersebut.
Rovik pun memastikan, jika DiÂrektur RS Haulussy kembali mangkir maka akan menyurati kepolisian untuk melakukan panggilan paksa, sebab tata tertib DPRD memberikan ruang untuk tindakan tegas terÂsebut.
DPRD Kecam
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Maluku khususnya Komisi IV mengecam sikap Direktur RS HauÂlussy, Nazaruddin yang tidak mengindahkan panggilan dewan.
Dua kali lembaga legislatif itu mengundang Nasaruddin guna membahas masalah-masalah di rumah sakit berplat merah itu, termasuk pembagian jasa medis tahun 2021 yang sampai saat ini masih tarik ulur dan belum diberikan.
Alhasilnya Komisi IV mengancam akan memanggil paksa Direktur RS Haulussy dengan melibatkan aparat penegak hukum, jika tidak menginÂdahkan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.
Kecaman ini dilontarkan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin saat diwawancarai wartawan di Kantor DPRD Maluku, Kamis (6/10).
âDirektur Haulussy beralasan sementara menguji PIM III, dia ikut PIM II dan sekarang menguji PIM III, makanya saya juga bingung pihak RS datang kesini untuk apa, katanya ingin merubah manajemen RS Haulussy, kalau begitu fokus kesitu dan tidak usah ikut PIM-PIM lah,â kesal Rovik
Komisi IV DPRD Maluku, kata Rovik, telah melayangkan panggilan kedua kepada Nazaruddin, tetapi tidak hadir untuk membahas hak-hak tenaga kerja yang selama ini telah bekerja sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Nazaruddin kata Rovik, mestinya memberikan perhatian serius terhaÂdap permasalahan pembagian jasa Covid-19 tahun 2021 yang hingga saat ini belum terbayarkan, karena alasan petunjuk teknis yang belum ada kesepakatan bersama.
Karena itu, Komisi IV DPRD pun menunda pembahasan jasa Covid-19 dengan catatan jika Nazaruddin juga tidak hadir, maka akan dilakukan tindakan tegas dengan melibatkan aparat kepolisian guna menghadirÂkannya di gedung DPRD.
âMekanisme kita jelas. Kalau besok tidak rapat lagi maka kita akan surati Polda atau Polres sesuai dengan tata tertib DPRD, kita bisa panggil paksa,â tegas Rovik
Rovik menegaskan Komisi IV memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak tenaga keseÂhatan dibayarakan artinya jangan sampai orang-orang di garis terdeÂpan yang kerja setengah mati tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan.
âJujur saja, kalau menurut saya pribadi anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon sudah selayaknya Direktur ini diganti, cari yang mau lah ngurusin RSUD. Ada banyak kok kader-kader kita di RSUD itu, buat apa ambil yang dari luar kalau dari dalam ada,â cetusnya
Minta Jatah Besar
Komisi IV DPRD Maluku kecam dengan kebijakan sepihak yang dilakukan Direktur RS Haulussy, Nazaruddin yang meminta jatah besar dari pembagian jasa Covid-19.
Padahal dalam rapat bersama dengan Komisi IV DPRD beberapa waktu lalu telah disepakati agar maÂnajemen RS Haulussy tetap meÂngÂgunakan Juknis yang ditandataÂngaÂni eks Plt Direktur RS Haulussy saat itu Zulkarnain, alhasil NazarudÂdin tetap memintakan jatah 30 persen.
Berdasarkan petunjuk teknis yang baru, tim jasa atas arahan direktur meÂnaikan presentase struktur yang didalamnya terdapat direktur menÂjadi 4 persen, sedangkan 45 persen untuk eselon III sebanyak 12 orang dan eselon IV diberikan 25 persen dengan jumlah 12 orang.
âBayangkan saja direktur seorang diri meminta 30 persen untuk seÂorang diri, itu angka yang terlalu besar,â ujar anggota Komisi IV DPÂRD Provinsi Maluku, Andi MunasÂwir kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (6/10).
Dari 4 persen yang menjadi bagian struktural tersebut, Direktur juga meminta 30 persen dimana jumlahnya jika dikalkulasikan dengan total jasa perda yang mencapai Rp3,9 miliar akan lebih besar jika dibandingkan dengan dokter spesialis.
âIni kan yang menjadi masalah dari tim jasa sebelum, sebab mereka tidak terima karena tidak pernah pembagian jasa direktur jauh lebih tinggi dari dokter spesialis yang lebih banyak bekerja dibawah,â ujar Munaswir.
Apalagi, kata Munaswir, presenÂtase pembagian itu berlaku juga bagi pembagian jasa klaim BPJS Covid-19 yang mencapai Rp38 miliar, dan itu sangat tidak adil sebab tenaga dokter dan perawat yang melayani digarda terdepan dalam penanganan Covid-19 harus mendapatkan jatah yang lebih kecil.
Karena itu, Komisi IV akan meÂminta pertanggungjawaban NazaruÂdÂdin terkait dengan arahan dan permintaan besaran pembagian jasa kepada tim jasa yang baru, sebab pembagian jasa harus didasarkan pada aspek keadilan. (S-20)