AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku menetapkan sebanyak 10 ranperda masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propem perda) yang akan dibahas sepanjang tahun 2023.
10 ranperda itu terdiri dari 5 ranperda inisiatif dan 5 ranperda Pemprov Maluku.
Ranperda inisiatif yakni raperda Pemberian Insentif atau Pemberian Kemudahan Investasi di daerah, ranperda Pokok-Pokok Barang Milik Daerah, ranperda Pengelolaan HuÂtan Adat, raperda Rencana Induk dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Kreatif Daerah Maluku dan raperda Penyelenggaraan Kearsipan.
Sedangkan ranperda usul pemÂprov yakni raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ranperda PengeÂlolaan Keuangan Daerah, ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah, ranperda Pengelolaan Cagar Budaya dan Ranperda Penyelenggaraan Kapal Wisata.
âSepuluh ranperda tersebut seÂtelah disusun oleh badan pembenÂtukan peraturan daerah berupa rancangan yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kepuÂtusan,â ungkap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun saat paripurna dalam rangka penetapan program pembentukan perda, Jumat (17/2).
Dijelaskan, pembentukan perda merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
Pembentukan perda lanjutnya harus dilaksanakan sesuai asas hukum agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi.
âMengingat peranan perda yang demikian penting dalam penyeÂlenggaraan otonomi daerah maka penyusunannya harus terprogram dan sistimatis,â ungkapnya.
Sementara itu, wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno berharap seluruh ranperda yang telah diteÂtapkan dalam program pembentukan perda dapat dibahas sepanjang tahun 2023 ini.
âSebagai mitra DPRD, kami tetap berharap DPRD dan Pemda dapat bekerja secara maksimal sehingga seluruh ranperda dapat ditetapkan diakhir tahun ini,â ujarnya.(S-20)