AMBON, Siwalimanews – Kepala Dinas Pariwisata Maluku Jais Ely mengaku sulit untuk menggandeng pihak swasta mengelola sumber daya alam Maluku.
Sebelumnya DPRD Maluku mengkritik keras kebijakan dispar yang tidak mampu mendongkrak PAD dari sektor pariwisata.
DPRD mengusulkan agar dinas yang dipimpin oleh eks Penjabat Bupati SBB tersebut berinovasi dan kreatif namun tidak diindahkan.
âPengelolaan pariwisata yang harus melibatkan swasta tidak semudah yang dibicarakan, sebab harus ada regulasi sebelum ada kerja sama,â ungkapnya ketika dikonfirÂmasi Siwalima kemarin.
Ia pun memberi contoh kepada DPRD, terkait pengelolaan dengan pihak swasta pada lokasi pariwisata Pantai Liang.
âTempat wisata Pantai Liang tidak mungkin dikerjasamakan dengan pihak swasta sebab status lahan tersebut belum sepenuhnya menjadi hak Pemrov Maluku.
âLahan di Pantai Liang itu kan belum dibayar semuanya, jadi ini juga menjadi kendala baik untuk kerjasama dengan pihak ketiga atau target pendapatan,â ungkapnya datar.
Ia menyebut untuk mengelola pariwisata, Dispar Maluku terpaksa berkomunikasi dengan BUMD dan BUMN untuk mendapatkan CSR.
Kendati begitu, ia optimis hingga akhir tahun nanti target PAD dapat dicapai sesuai pagu dalam APBD.
Ia merincikan berdasarkan perenÂcanaan tahun 2025 ini, Dispas ditargetkan menyerap PAD sebesar Rp 1 miliar lebih dan semester I ini telah mencapai Rp. 342.254.571 atau 33.88 persen.
âTotal PAD Dispar sampai Juni sebesar Rp. 342.254.571, atau sebeÂsar 33,88 persen. Artinya angka ini sudah sesuai dengan tren dan target yang diharapkan,â kesalnya.
Dirinya justru bangga dengan capaian yang dilakukan saat ini karena ditengah fluktuasi ekonomi dan ditambah lagi animo masyarakat yang berkunjung hanya hari libur dan akhir tahun.
âApalagi di tengah musim hujan dan sebagainya,â ungkapnya.
Tak Punya Inovasi
Diberitakan sebelumnya, DPRD Maluku menilai selama ini dinas pariwisata tidak memiliki inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada.
Padahal potensi pariwisata di Maluku cukup menjanjikan bahkan tidak kalah saing dengan yang ada di Raja Ampat, Labuan Bajo dan Bali. âKita minta Dinas Pariwisata lebih kreatif dalam mengelola potensi wisata daerah,â pinta Wakil Ketua Komisi IV, Dali Fahrul Syarifudin saat rapat bersama di ruang rapat DPRD Maluku, Selasa (8/7).
Ia menilai pengelolaan pariwisata di Maluku stagnan, Padahal, provinsi ini dikenal memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang luar biasa.
âKalau Papua itu disebut surga yang jatuh ke bumi, maka serpihannya ada di Maluku. Tapi sayangnya, pengelolaan pariwisata kita masih minim. Sampai hari ini, hanya tiga destinasi yang aktif dikelola, salah satunya Pantai Liang,â kesalnya.
Langkah konkret paling tidak dilakukan adalah berupa kerja sama dengan pihak ketiga juga dinilai penting agar sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.â ujarnya.
Syarifudin menilai Dispar terlalu fokus pada pengelolaan aset yang sudah ada, tanpa membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta atau investor. Padahal, pola kemitraan tanpa investasi langsung dari pemerintah bisa menjadi solusi, misalnya dengan sistem bagi hasil atau retribusi daerah.
âTidak harus semua dibangun oleh pemerintah. Kita bisa gandeng investor, daerah tinggal mendukung perizinan dan promosi, lalu dapat bagi hasil dari operasional,â ujarnya.
Dalam dokumen pembahasan APBD 2025, target PAD Dispar Maluku dipatok sebesar Rp 1,01 miliar. Namun hingga pertengahan tahun ini, realisasinya baru mencapai Rp 300 juta.
Hal ini, menurut DPRD, menjadi sinyal perlunya strategi baru daÂ-lam pengelolaan sektor pariwisata.
Komisi IV juga menyoroti belum masuknya Maluku dalam daftar 10 destinasi prioritas nasional menjadi alarm promosi pariwisata belum maksimal dan masih banyak potensi di kabupaten kota yang belum digarap secara serius.
âContoh di Kabupaten Buru, potensi agrowisata sangat menjanjikan. Ini belum dikembangkan.
Kenapa tidak gandeng investor, kelola bersama dan daerah dapat manfaat? Ini pola yang harus dipikirkan,â usulnya.
Investasi besar di Pantai Liang juga tak luput dari sorotan dewan. Dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp10 miliar lebih, namun pendapatan hanya berkisar Rp300 juta.
âPengelolaan belum efisien. Nilai investasi tidak sebanding dengan pemasukan. Perlu evaluasi total agar destinasi yang sudah ada bisa dimaksimalkan,â tegasnya.
Kedepan, ia berharap Dispas dapat memperkuat SDM dan kreatif serta lebih aktif menjalin kemitraan strategis.
Tujuannya, agar Maluku bisa bersaing sebagai destinasi unggulan nasional dan memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (S-20)