SIWALIMA.id > Berita
Dishub SBT Biarkan Terminal Penumpang Rusak
Daerah | Rabu, 7 Januari 2026 pukul 14:03 WIT

 

BULA, Siwalima.id - Dinas Perhubungan Seram Bagian Timur membiarkan terminal yang dibangun pemerintah dengan anggaran miliaran rupiah rusak.

Kondisi terminal yang dibangun dekat areal pantai wisata itu kini dipenuhi semak belukar, banyak bangunan yang sudah rusak dan ditempati oleh ternak warga sekitar.

Belum lagi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan sejumlah sarana pendukung terminal tidak disetujui pemerintah daerah.

Kepala Dinas Perhubungan SBT, Murad Wokas mengaku, untuk pembangunan pagar mengelilingi terminal memang sudah selesai dikerjakan.

“Pengaspalan baru sebagian kecil di area luar terminal,” ungkapnya  ketika ditemui Siwalima di ruang kerjanya, Selasa. (6/1)

Menurutnya, kondisi terminal saat ini belum layak untuk dimanfaatkan bagi kendaraan untuk masuk dan keluar.

“Ini juga kita semua memahami kondisi keuangan daerah, yang memang sekarang juga sangat terbatas. Itu bukan berlaku di daerah saja tapi, secara nasional kondisi keuangan negara sangat terbatas,” ungkapnya.

Untuk melanjutkan pembangunan sarana terminal lanjutnya diharapkan bisa dilakukan akhir tahun 2026 nanti

“Kalau misalkan bisa tercover di APBD Perubahan, maka katong sudah bisa memaksimalkan terminal sambil berharap keuangan daerah pulih,” sebutnya.

Harap PAD dari Parkir

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Perhubungan kini fokus menarik retribusi parkir kendaraan.

Tahun 2026 katong (kita) akan fokus untuk menyiapkan beberapa area parkir yang nanti ditata sehingga bisa dimanfaatkan untuk retribusi parkir,” kata kadishub SBT Murad Wokas kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa. (6/1).

Salah satu lokasi yang akan ditata yakni Pantai Wailola, karena disitu banyak cafe. “Kita sudah survey, nanti katong menjadikan salah satu area par­kir, untuk retribusi parkir,” jelasnya.

Ia mengaku, lokasi lain yang akan di tata yakni jalan di depan Bank BRI dan ada beberapa titik yang nanti menjadi potensi menghasilkan PAD.

Untuk tarif parkir, pemerintah daerah akan menetapkan regulasi berdasarkan keputusan bupati.

“Yang pasti dari satu sisi tidak memberatkan dan sekaligus bisa meningkatkan PAD,” bebernya.

Ia berharap di tahun ini semua sumber pendapatan yang dikelola dinas perhubungan bisa memaksimalkan untuk meningkatkan PAD. (S-27)

BERITA TERKAIT