SIWALIMA.id > Berita
Dirut Bank Maluku: Tak ada Upaya Boros Anggaran
Online | Senin, 16 Februari 2026 pukul 16:43 WIT

AMBON, Siwalima.id - Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar memastikan, tidak ada upaya boros anggaran dengan dipilihnya lokasi Rapat Umum Pemegang Saham tahunan di Jakarta.

Penegasan ini disampaikan Syahrisal kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Senin (16/2) merespon polemik pemilihan tempat RUPS tahunan yang dipersoalkan publik.

Menurutnya, untuk menentukan tempat RUPS tahunan, manajemen tentu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemegang saham, khususnya pemegang saham pengendali dengan memberikan berbagai pertimbangan.

Dipilihnya Hotel GIIA, tentu juga bertujuan agar mendatangkan PAD bagi Maluku, karena hotel tersebut merupakan aset milik Pemprov Maluku.

“Alasan pemilihan tempat RUPS tahunan di Jakarta, itu karena ada kantor cabang disana dan tempat itu bukan di hotel milik swasta atau daerah lain, tapi itu milik aset kita, sehingga dapat memberikan PAD bagi Pemprov Maluku ketika menyewa gedung itu,” ucap Syahrisal.

Ia menjelaskan, dalam Anggaran Dasar Bank Maluku-Malut, tidak secara tegas mewajibkan RUPS di Maluku-Malut dilakukan di Ambon atau Ternate, artinya RUPS tahunan dapat dilakukan di salah satu tempat kantor cabang berada.

Disisi lain Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga memberikan ruang agar RUPS tahunan boleh dilaksanakan di luar domisili perseroan, apalagi saat ini pemegang saham Bank Maluku-Malut bukan saja Pemda di Maluku-Malut saja, tetapi juga sudah ada Pemprov DKI Jakarta.

“Yang lebih penting juga dipilih tempat di Jakarta, karena memang ada forum kepatuhan yang berdasarkan aturan OJK itu, harus dilakukan setahun sekali dan dalam forum kepatuhan ini akan melibatkan regulator khususnya pimpinan OJK,” tandas Syahrisal.

Syahrisal menegaskan, dipilih Jakarta juga dengan maksud mengurangi friksi antar pemegang saham daerah Maluku,  Malut dan juga DKI Jakarta, sekaligus memudahkan kehadiran regulator OJK untuk menghadiri Forum Kepatuhan.

“Kami ingin pastikan bahwa tidak ada agenda terselubung atau upaya pemborosan anggaran dari kebijakan ini,” tegas Syahrisal.(S-20)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps