AMBON, Siwalimanews – Dinas Kesehatan diminta untuk tidak gegabah mengalihkan rumah sakit pemerintah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Wellem Daniel Kurnala merespon usulan Dinas Kkesehatan yang akan mengÂalihkan RSUD Umarela dan RSKD menjadi BLUD.
Menurutnya, pengalihan ruÂmah sakit dari satuan kerja ke BLUD membutuhkan kajian yang matang bukan sekedar hanya mengalihkan tanpa memikirkan dampak panjang dari kebijakan tersebut.
âMemang dalam rapat terakhir Dinas Kesehatan Maluku mengusulÂkan itu, tapi kan tidak semudah yang mereka katakana, perlu kajian yang matang dulu,â ujar Kurnala kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (13/1).
Kata Kurnala, beberapa aspek yang harus dikaji seperti keterÂsediaan obat-obatan dan sumber pendapatan bagi rumah sakit jika menjadi badan layanan umum.
Kondisi RSUD Haulussy, lanjut Kurnala, harus menjadi pelajaran bagi Dinas Kesehatan Maluku sebeÂlum mengambil kebijakan mengÂalihkan RS ke BLUD.
âRSUD Haulussy saja bermasalah saat dialihkan menjadi BLUD, masa dua RSUD lain ini mau didorong ke sana. Jangan gegabah Dinas Kesehatan ini harus kaji secara matang,â tegas Kurnala.
Menurutnya, Dinas Kesehatan harus hati-hati dalam membuat kebijakan apalagi menyangkut rumah sakit yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Kurnala menegaskan, jika akibat dari mengalihkan dua rumah sakit ini ditambah RSUD Haulussy maka lebih baik tidak usah dialihkan, dan biarlah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku.
âJangan buat kebijakan yang akhirnya masyarakat menilai ada upaya cuci tangan dari operasioÂnal rumah sakit. Memang BLUD ini bagus tapi harus disesuaikan dengan kondisi dan tidak boleh dipaksakan,â ujarnya. (S-20)