AMBON, Siwalimanews – Kebijakan Walikota Ambon kepada para pelaku UMKM, sudah sesuai sasaran serta kebijakan dan ketersediaan lokasi bagi pembangunan Kota Ambon lebih baik ke depan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon Ivonny Latuputty, dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, sekaligus menepis isu adanya tebang pilih dalam kebijakan UMKM. Kamis (18/9).
Menurutnya, penempatan UMKM di Kota Ambon lebih didasarkan pada ketersediaan lokasi yang sudah siap, bukan pada wilayah tertentu yang diistimewakan atau dikesampingkan.
“Ini bukan masalah tebang pilih, tetapi terkait kesediaan tempat. Misalnya saja lokasi di Wainitu sudah tersedia, maka pak wali mengarahkan agar dimanfaatkan terlebih dahulu. Nantinya, pengembangan juga akan menyasar Batu Merah dengan pembangunan Papalele Square atau Pasar Papalele,†jelas Latuputty.
Latuputty mengaku, pemanfaatan lokasi UMKM ini ,sejalan dengan 17 program prioritas walikota dan wawali, khususnya poin ke-5.
Selain itu, ruang terbuka publik Wainitu bukan hanya sekadar membuka ruang bagi UMKM, tetapi juga menghadirkan ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan seluruh warga kota.
“RTP Wainitu ini bukan cuman sekedar membuka ruang kepada UMKM, tetapi lebih kepada ketersediaan ruang terbuka publik bagi aktivitas warga kota,†jelas Latuputty.
Latuputty mengaku, pengembangan kawasan UMKM dilakukan secara bertahap. Beberapa lokasi lain seperti RTP Air Salobar dan Amahusu, juga masuk dalam rencana pembangunan. Hanya saja, saat ini RTP Air Salobar masih dalam tahap pembangunan oleh Dinas PU dan belum dilengkapi sarana dan prasarana serta utilitas. Karena itu, penempatan UMKM di lokasi tersebut belum difungsikan.
“Rencana pengembangan ke depan meliputi tiga lokasi, yakni Air Salobar, Amahusu dan Wainitu. Jadi tidak benar kalau pemkot dinilai pilih kasih. Semua berjalan bertahap sesuai kesiapan lokasi,†tegas Latuputty.
Setiap kebijakan yang diambil kata Latupautty, bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara merata dan berkelanjutan di Kota Ambon.
“Pemkot berkomitmen memberikan ruang yang adil bagi semua pelaku UMKM, tanpa ada yang dikesampingkan,†tandas Latuputty.(S-29)
