AMBON, Siwalima.id - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan KB yang aman, berkualitas, dan sesuai standar medis kepada masyarakat.
Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah, memastikan pemasangan implan alat kontrasepsi hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan bersertifikasi.
Komitmen ini disampaikan Kadis PPKB Kota Ambon, Welly Patty, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Selasa (10/2).
Ia menegaskan, pelayanan pemasangan implan KB hanya dapat dilakukan oleh bidan klinik KB, baik yang bertugas di fasilitas kesehatan pemerintah maupun klinik KB swasta, serta oleh dokter praktik dan bidan KB yang telah memiliki sertifikasi resmi dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
“Pelayanan pemasangan implan KB wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan sertifikasi. Ini adalah ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN yang harus dipatuhi demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai akseptor KB,” tegas Patty.
Kepatuhan terhadap standar tersebut menurut Patty, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak kesehatan reproduksi masyarakat, sekaligus upaya mencegah risiko medis akibat pelayanan yang tidak sesuai prosedur.
Dinas PPKB Kota Ambon, lanjut Patty, secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh pelayanan KB yang berlangsung di tengah masyarakat.
Pengawasan ini, bertujuan memastikan setiap layanan kontrasepsi dijalankan sesuai prosedur medis, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi keluarga.
Selain fokus pada pelayanan KB, pihaknya juga memperkuat pendampingan calon pengantin sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan angka stunting.
“Pendampingan dilakukan melalui pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kesehatan, serta screening untuk memastikan remaja putri siap secara fisik dan kesehatan sebelum memasuki pernikahan dan kehamilan,” jelas Patty.
Sementara terkait pelayanan KB di beberapa wilayah, seperti Desa Hutumuri ia mengaku, ada keterbatasan tenaga kesehatan disana, akibat bidan klinik KB memasuki masa pensiun.
Namun demikian, dipastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon.
“Kami memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses pelayanan KB, meskipun terdapat keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa wilayah,” ucap Patty.
Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama mendukung keberlanjutan program KB di Kota Ambon.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar program KB dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” pinta Patty.
Ia menegaskan, BKKBN dan Pemkota Ambon akan terus berupaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, aman dan merata di seluruh wilayah Kota Ambon.(Mg-1)
