AMBON, Siwalimanews – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp10 miliar untuk dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun  2019.

Namun sayangnya, realisasi anggaran tersebut baru terinput sekitar Rp5 miliar atau setengah dari total anggaran yang tercover dalam APBD Perubahan tahun ini dan sisa anggaran yang belum tercover akan masuk kedalam pagu anggaran di tahun 2020.

“Bosda 2019 tercover di perubahan hanya 50 persen dari yang dialokasikan sebesar Rp10 miliar, atau yang sudah terinput sekitar Rp5 miliar. Untuk sisanya akan masuk ke dalam pagu 2020," ungkap Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, M Husen Henaula, dalam rapat penyampaian pagu anggaran bersama Komisi D DPRD Maluku di ruang komisi, Kamis (12/9).

Dalam rapat itu, Husein juga mengaku bahwa Dinas Pendidikan mengalami pengurangan anggaran pada pagu anggaran perubahan. Dimana dinas memiliki pagu belanja langsung 2019 murni sebesar Rp281,5 miliar dan pagu setelah rasionalisasi sebesar Rp276,5 miliar.

“Kegiatan rasionalisasi yang dilakukan dalam dinas tahun ini sebesar Rp4,99 miliar, sehingga pagu setelah rasionalisasi hanya Rp276,5 miliar. Di tahun 2018 Dinas Pendidikan miliki hutang yang harus dibayarkan di 2019 sebesar Rp4,2 miliar, bila ditotalkan antara pagu rasionalisasi dengan hutang yang harus dibayarkan di 2019 sebesar Rp280,7 miliar,” urainya.

Pagu terakhir untuk Dinas Pendidikan setelah memperhitungkan hutang dan kegiatan tambahan di tahun ini menjadi Rp281,3 miliar, sehingga pagu antara murni dan perubahan pada Dinas Pendidikan mengalami pengurangan sebesar Rp240 juta. (S-45)