BULA, Siwalimanews – Tidak terima dilengserkan sepihak setelah terbitnya SK Bupati SBT Nomor 244 Tahun 2025, Muhammad Yusuf Paitaha bersama Saniri Negeri Hote, dan masyarakat menyegel kantor desa sejak Selasa (10/5).
Mereka tidak terima jabatan penjabat kepala Desa Hote yang diemban Muhammad Yusuf Paitaha sejak Abdul Mukti Keliobas memimpin bumi Ita Wotu Nusa.
Pemerintah kabupaten SBT kemudian menerbitkan SK pergantian Paitaha dengan pejabat kades yang baru Idham Kapailu.
Mengantisipasi gangguan kamtibmas diwilayah hukum polres SBT melakukan mediasi dengan pihak Paitaha dan masyarakat pendukungnya untuk membuka segel kantor tersebut.
Mediasi dilakukan di Kantor Desa Hote, Minggu (15/5) dihadiri Wakapolres SBT Kompol Riki Adi Prabowo berhadapan dengan eks Kepala Pemerintahan Negeri Hote Muhammad Yusuf Paitaha dan pendukungnya.
âSaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Negeri Hote karena telah membantu polres untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,â kata Riki dalam pertemuan itu.
Ia mengaku, Polres SBT meÂ-ngÂapresiasi langkah PemerinÂtahan Negeri Hote dan masyaÂraÂ-kat Negeri Hote, dengan keinginan sendiri mau membuka pemalangan kantor pemerinÂtaÂhan Negeri.
âKami mengapresiasi pembukaan palang kantor desa dan memilih menempuh jalur hukum lewat PTUN demi menjaga kamtibmas tetap kondusif,â jelasnya.
Orang nomor dua di Polres SBT juga meminta agar masyarakat jangan terpancing atau terprovokasi dengan isu-isu yang sengaja memecah belah hubungan kekeluargaan masyarakat Negeri Hote.
Ditempat yang sama, eks KPN Hote Muhammad Yusuf Paitaha menyampaikan penghormatan kepada Kapolres SBT dan jajaran dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif di Negeri Hote.
Paitaha mengaku, Di negeri Hote terdapat lima saniri negeri, namun yang saat ini hadir yakni, dari Mata rumah Sehnun, Lagu-Lagu, Siboto, Paitaha, sementara yang tidak hadir dari mata rumah Kapailu.
Dirinya sudah mempertanyakan pembatalan dirinya sebagai KPN hote lewat pertemuan dengan wakil bupati SBT, sekda dan kabag Hukum.
âTidak ada tanggapan dari pihak pemda, sehingga saia akan berproses sesuai dengan regulasi untuk menempuh jalur hukum di PTUN,â tegasnya
Ia menyebut pemalangan yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan aksi kekecewaan terhadap pemda karena membatalkan surat keputusan dirinya sebagai KPN Hote secara sepihak.
Setelah berdiskusi dan mendapat arahan serta masukan dari Kasat Intelkam beserta beberapa anggota, ia memutuskan untuk membuka pemalangan kantor negeri.
âPembukaan pemalangan kantor hari ini, bukan pertanda saya dan pendukung terhenti dan mengakui SK bupati terhadap pengangkatan penjabat KPN baru,â jelasnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu Kasat Intelkam Polres Iptu Erwin Abbas, Kapolsubsektor Bula Barat, Ipda Ain Wokas, Kasi Humas Polres Ipda Ali Kelian, ketua dan beserta anggota saniri dan warga Negeri Hote.(S-27)