SIWALIMA.id > Berita
Diduga Korupsi, Direktur RSUD Gorom Riun Dijebloskan ke Bui
Online | Selasa, 24 Juni 2025 pukul 23:42 WIT

AMBON, Siwalimanews –  Setelah melalui proses penyidikan yang begitu panjang, akhirnya Direktur RSUD Goron Riun Lahmudin Kelilauw ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan unit trasnfusi darah/bank darah rumah sakit (UTD/BDRS) pada RSUD Gorom Riun Tahun 2021.

Selain ditetapkan sebagai tersangka Lahmudin, juga dlangsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Kelas III Wahai selama 20 hari, terhitung sejak 23 Juni sampai dengan 12 Juli 2025.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Geser Habibul Rakhman dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Selasa (24/6) menjelaskan, penahan yang dilakukan terhadap tersangka Lahmudin Kelilauw berlangsung di Kantor Kejari SBT, Senin (23/6) kemarin setelah melewati serangkaian pemeriksaan.

“Pada Senin, 23 Juni 2025 bertempat di Kantor Kejari SBT, telah dilakukan pemeriksaan sekaligus penahanan terhadap tersangka atas nama Lahmudin Kelilauw alias LK selaku Direktur aktif RSUD Gorom Riun, terkait dugaan tindak pidana korupsi 1 paket pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Gorom Riun tahun anggaran 2021,” tulis Rakhman dalam rilisnya.

Dijelaskan, proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik ini, bertujuan untuk mengantisipasi kaburnya tersangka, atau tersangka menghilangkan barang bukti.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk mengantisipasi keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka berdasarkan surat perintah Kacabjari Seram Bagian Timur di Geser terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan Wahai selama 20 hari kedepan,” jelas Rakhman.

Untuk diketahui lanjut Rahkman, pada tahun 2021 RSUD Gorom Riun menerima aliran DAK dari APBN yang diperuntukan bagi pembangunan 1 paket pekerjaan UTD/BDRS RSUD Goran Riun di Kecamatan Pulau Gorom.

Namun, hingga berakhir masa kontrak, pekerjaan belum selesai dibangun dan tidak dilakukan adendum berkaitan dengan waktu maupun teknis pekerjaan pembangunananya, sebagaimana disepakati oleh pengguna anggaran (PA) dan penyedia, dalam dokumen kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 313.390.925,39.

“Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Sedangkan pasal subsidair yakni, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” rinci Rakhman.(S-26)

BERITA TERKAIT
Iklan Homepage 2
terpopuler
mobileapps