BULA, Siwalimanews – Diduga Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa miliki seÂ-jumlah desa/negeri di KabuÂpaten Seram Bagian Timur bermasalah, membuat pihak kejaksaan meminta pihak Inspektorat selaku APIP untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
Berdasarkan permintaan pihak kejari SBT lewat surat yang disampaikan, maka pihak Inspektirat telah menyelesaikan pemeriksaan sejumlah masalah DD/ADD milik sejumlah desa/negeri dan hasilnya telah di disampaikan ke pihak Kejari SBT.
Kepala Inspektorat SBT Muhammad Iksan Keliwooy yang dikonfirmasi Siwalimanews di ruang kerjannya, Rabu (18/6) terkait hal itu membenarkannya, bahwa untuk kasus DD Negeri Effa sudah selesai dan hasilnya sudah diserahkan ke kejaksaan, bersamaan dengan milik Desa Bas dan Desa Namaandan.
âIni semua bermula dari laporan masyarakat ke kejaksaan, kemudian kejaksaan surati kita di Inspektorat untuk lakukan pemeriksaan, memang mekanismenya seperti itu, sebab ada MoU kita APIP, kejaksaan dan kepolisian,â ungkap Iksan.
Untuk mekanisme pemeriksaÂannya kata Iksan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat untuk mintai keterangan, termasuk audit jika diperlukan, dari hasil pemerikÂsaan ini baru pihaknya akan menyamÂpaikannya ke pihak kejaksaan
âJadi untuk Negeri Effa punya kita sudah surati kejaksaan, sesuai dengan kejaksaan punya surat permintaan, dan dari hasil temuan kita di lapangan sudah disampaikan ke kejaksaan juga. Nantinya setelah kejaksaan pelajari hasil temuan yang kita sampaikan, kalau memang dianggap memenuhi syarat misalnya menurut versi kejaksaan bisa dilanjutkan ke tahapan proses hukum berarti dilanjutkan begitupun sebaliknya. Jadi kita hanya sekedar memberikan hasil yang kita temukan di lapangan, sesuai dengan permintaan kejaksaan,â jelas Iksan.
Ditanya apa saja temuan Inspktorat saat melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan untuk DD Negeri Effa, Iksan mengaku, ada berupa temuan dalam administrasi, serta ada pula yang berkaitan dengan pekerjaan- pekerjaan fisik di lapangan, namun untuk lebih jelasnya ditanyakan langsung ke pihak kejaksaan.
âTemuan-temuan itu sudah kita sampaikan secara langsung, jadi kalau memang ingin tahu seperti apa nanti konfirmasi ke pihak kejaksaan,â ucap Iksan.
Pihaknya berharap, para kepala desa dan kepala pemerintahan negeri, dalam pengelolaan keuangan DD dan ADD harus bekerja sesuai dengan apa yang ada di dalam RAB, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.(S-27)