AMBON, Siwalimanews – Diduga, Asosiasi Pasar Mardika (APMA) dan paguyuban terminal A1 dan A2 mematok pedagang di Pasar Mardika untuk membayar Rp 10 juta untuk membangun kembali lapak didalam terminal Pasar Mardika.
Padahal lapak-lapak tersebut telah dibongkar pada Rabu (8/2) dan rencananya akan dibangun kembali jika 300 pedagang bisa membayar Rp 10 juta per lapak.
Salah satu pedagang, Husri meÂngaku, pihaknya dipatok untuk harus membayar Rp 10 juta untuk membangun kembali lapak namun karena ada keberatan dari para pedagang sehingga diturunkan lagi menjadi Rp 9 juta per lapak.
âYang kami ketahui, pembaÂnguÂnan lapak bagi pedagang itu dibiaÂyai oleh APBD bukan dari pedaÂgang, kecuali jika lapak tersebut sudah dibangun sehingga harus ada komÂpensasi dari pedagang unÂtuk memÂbayar tapi ini belum dibaÂngun sudah patok kami harus memÂbayar Rp 9-10 juta,â tandas Husri, keÂpada wartawan, di Ambon, Sabtu (4/2).
Husri menuturkan, awalnya APÂMA bersama Paguyuban menyamÂpaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah memberikan kewenaÂngan sepenuhnya kepada PT Bumi Perkasa Timur dan APMA untuk mengelola seluruh aset Provinsi MaÂluku di Kawasan Pasar Mardika sehiÂngga mereka bebas membongkar dan membangun ulang lapak-lapak pedagang sesuai keinginan mereka.
âJika memang benar maka dimaÂnakah janji ibu Widya Murad Ismail saat menghadiri kegiatan Gerakan Seribu Menyapu pada saat hari ulang tahun Kota Ambon tahun 2022 kemarin dimana beliau meÂnyampaikan bahwa terminal mardika tidak akan dilakukan pembongkaran sampai tahun 2024 nanti,â ujarnya.
Husri juga mempertanyakan, benarkah dalam pengelolaan aset Provinsi Maluku di kawasan MarÂdika sepenuhnya sudah diberikan kepada PT Bumi Perkasa Timur dan APMA sehingga sudah menjadi kepurusan yang tidak bisa dibantah lagi ?.
âApakah pembongkaran dan renÂcana pembangunan kembali lapak pedagang ini benar-benar program dari pemerintah provinsi dan Kota Ambon sehingga melalui ketua APMA Alham Valeo dan ketua PaguÂyuban La Gonsa Achmad sudah disetujui bersama dari Rp10 juta kemuÂdian diturunkan menjadi Rp 9 juta taukah itu hanya pungli dari APMA dan paguyuban untuk memperkaya diri sendiri ?,â tegasnya.
Jika itu adalah pungli dan peÂmerasan maka sudah melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor pasal 2 dan pasal 3.
Dirinya mempertanyakan, jaminan apa yang diberikan jika pedagang menyetor uang Rp 9 juta itu, apakah benar-benar akan dibangun lapak ataukah hanya sebagai pungli.
âJujur kami mau sampaikan bahwa para pedagang di Terminal Mardika itu diintimidasi. Mereka mengirim preman-preman untuk mengintiÂmidasi pedagang agar segera membayar uang tersebut karena jika tidak membayar maka tidak bisa berjualan di Kawasan Terminal Mardika,â cetusnya.
Lucunya, kata Husri, jika pembaÂngunan lapak pedagang itu akan dilakukan kenapa harus melalui APMA dan paguyuban.
âKok, bisa. Kebijakan pemerintah diatur oleh asosiasi seakan-akan pemerintah sudah tidak punya kewenangan lagi, sebenarnya pemerintah harus jeli melihat persoalan ini,â pintanya.
Husri meminta perhatian Penjabat Walikota Ambon, Bodewin WattiÂmeÂna untuk segera mengambil langÂkah tegas, karena informasi yang beredar jika APMA dan Paguyuban ini dibacking oleh oknum-oknum tertentu di Pemkot Ambon. (S-08)