AMBON, Siwalimanews – Diduga ada kongkalikong yang dilakukan oknum Inspektorat Daerah Maluku guna memuluskan pembayaran utang pihak ketiga.

Tak tanggung-tanggung, oknum-ok­num inspektorat mencatut nama gubernur Hendrik Lewerissa untuk menakut-nakuti pihak ketiga agar meloloskan pemeriksaan fisik.

Akademisi Hukum Unpatti Pat­rick Corputty menyesalkan, ada­nya praktek tidak beretika yang dilakukan oknum-oknum Inspek­torat tersebut.

Corputty menuturkan, jika memang benar ada oknum Inspek­torat yang menggunakan nama gubernur dengan tujuan yang tidak baik, maka hal ini tidak dapat dibenarkan.

“Bagi saya kalau memang benar terjadi maka tindakan oknum Inspektorat yang mencatut nama Gubernur untuk menekan pihak ketiga sangat tidak etis dan bisa dikategorikan sebagai penyalah­gu­naan wewenang,” ujar Corputty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (7/8).

Dijelaskan, perbuatan itu telah mencoreng integritas birokrasi dan dapat berujung pada pelang­garan hukum, jika terbukti ada unsur pemaksaan atau manipulasi informasi.

Apalagi jika review proyek se­nilai Rp72.9 miliar diduga dilakukan tanpa pemeriksaan fisik, maka prosesnya sangat rentan menimbulkan kerugian negara.

Menurutnya, verifikasi administratif saja tidak cukup dalam mela­kukan review maka harus ada penge­cekan lapangan untuk memastikan pekerjaan benar-benar telah dilak­sanakan sesuai kontrak.

“Bahaya lagi kalau review proyek senilai Rp 72.9 miliar dilakukan tanpa pemeriksaan fisik,” jelas Corputty.

Dikatakan arahan Gubernur untuk melakukan review ulang sudah tepat, namun harus dibarengi de­ngan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum di la­pangan termasuk Inspektorat.

Bahkan jika perlu, proses ini melibatkan aparat penegak hukum agar berjalan transparan dan akun­tabel, sehingga hasil review dapat di­pertanggung jawabkan secara hukum maupun moral.

Disisi lain Gubernur harus me­nertibkan aparat Inspektorat jika terbukti ada oknum yang mencatut na­manya atau bekerja di luar pro­sedur.

“Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi menyangkut integritas pemerintahan dan potensi penya­lah­gunaan wewenang,” tegasnya.

Penertiban kata Corputty meru­pakan bentuk tanggung jawab pim­pinan untuk memastikan setiap pro­ses berjalan transparan, profesional dan bebas dari intimidasi atau mani­pulasi, bahkan jika perlu, sanksi tegas harus dijatuhkan agar tidak menjadi preseden buruk.

Langkah Tepat

Terpisah Pengamat Kebijakan Publik, Nataniel Elake menjelaskan kebijakan gubernur Maluku yang me­merintahkan Inspektorat melaku­kan review terhadap utang pihak ketiga merupakan langkah tepat.

Kebijakan tersebut kata Elake menunjukkan Gubernur tidak meng­inginkan adanya kesalahan dalam pembayaran utang pihak ketiga yang berujung pada personal hu­kum.

Komitmen gubernur itu menurut Elake mestinya diterjemahkan oleh Inspektorat dengan melakukan review sesuai dengan aturan.

“Mestinya review utang pihak ketiga itu harus dilakukan secara profesional dan transparan sesuai perintah Gubernur agar dapat diper­tanggungjawabkan,,” kata Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (7/8).

Dikatakan, apabila didalam proses review tidak dilakukan dengan be­nar atau bahkan diduga ada kong­kalikong disitu, maka seyogyanya Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap anak buahnya di Ins­pektorat.

“Kebijakan review ulang itu dalam rangka untuk mengefektifkan kinerja Inspektorat menemukan hal-hal yang tidak benar dari utang pihak ketiga. Artinya hasilnya harus aku­rat,” jelasnya.

Menurutnya, jika ada bukti per­mainan oknum-oknum Inspektorat yang menakuti pihak ketiga dengan tujuan lolos dari pemeriksaan fisik maka harus ditelusuri.

“Jika ditemukan fakta maka Gu­bernur harus evaluasi anak buahnya di Inspektorat itu sebab ini menya­ngkut marwah lembaga dan nama baik Gubernur,” tegas Elake.

Jasmono Tepis

Terpisah, Inspektur Daerah Malu­ku, Jasmono menepis adanya infor­masi terkait tidak adanya peme­riksaan fisik saat melakukan review utang pemprov.

Jasmono mengungkapkan, review utang Pemprov Maluku terhadap pihak ketiga dilakukan berpedoman pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedo­man Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan dan Penata­usa­haan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.

Dikatakan, dalam ketentuan itu ditegaskan pelaksanaan pembaya­ran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai peraturan perundang undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melam­paui Tahun Anggaran, harus dilaku­kan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai ketentuan.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Inspektorat telah melakukan review terhadap hutang Pemda kepada pihak ketiga pada tahun 2024 sebe­sar 72,9 miliar rupiah,” ucap Jas­mono kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (5/8).

Review kata Jasmono, dilakukan terhadap 301 paket pekerjaan sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 92 Tahun 2025 tentang Pene­tapan Besaran Hutang Pemerintah Provinsi Maluku kepada pihak Ketiga Tahun 2024.

Jasmono menegaskan, review dilaksanakan mengacu pada standar review APIP dengan melakukan pemeriksaan tidak hanya pada dokumen dan bukti bukti secara administratif, tetapi juga melalui ob­servasi di lapangan atau pemerik­saan fisik pekerjaan serta konfirmasi dan expose teknis dengan OPD terkait.

“Tidak benar jika Inspektorat dalam pelaksanaan review tidak melakukan pemeriksaan fisik,” ucap Jasmono.

Menurutnya, sampai dengan saat ini Inspektorat telah melakukan review mencapai 87, 04 persen dari total utang Pemprov Provinsi kepa­da pihak ketiga, atau terhadap 261 dari 301 paket dengan nilai utang yang telah direview  sebesar 63,5 Milliar dari 72,9 miliar.

Sementara sisanya masih dalam proses review dan menunggu ke­lengkapan dokumen dari OPD ter­kait.

Ditanya terkait dengan jumlah paket pekerjaan yang telah dibayar­kan, Jasmono menolak berkomentar dengan alasan bukan menjadi ke­wenangan.

Jasmono juga memastikan semua hasil review utang pihak ketiga dilaporkan kepada gubernur.

Diduga

Seperti diberitakan sebelumnya, Inspektorat Maluku diduga mela­kukan reviuw utang pihak ketiga sebesar 72 miliar yang tersebar pada puluhan Organisasi Perangkat Dae­rah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku tanpa pemeriksaan fisik.

Pemerintah Provinsi Maluku, pada Tahun Anggaran  2024 menyisahkan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp72.978.355.987,00, atas pekerjaan yang telah diselesaikan 100 persen

Mekanisme pembayaran atas utang pihak ketiga ini, sesuai Pe­raturan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2025, telah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, pada Peraturan Menteri Da­lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten­tang pedoman Teknis Penge­lolaan Keuangan Daerah, namun untuk kelengkapan dokumen per­mintaan pencairan dana, sebelum­nya harus didukung dengan Lapo­ran Hasil Pemeriksaan atau reviuw Inspektorat atas pekerjaan-peker­jaan pihak ketiga tersebut.

Demikian diungkapkan sumber di Pemprov Maluku kepada Siwalima, Senin (4/8).

Kata sumber yang meminta namanya tak dikorankan ini, hasil pemeriksaan atau review Inspektort tersebut tentunya menjadi jaminan utama bagi Badan Pengelola Ke­uangan Daerah (BPKAD) mener­bitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pekerjaan utang tersebut dan atas usulan permo­honan pencairan oleh dinas-dinas terkait di lingkup Pemprov Maluku.

Pada prinsipnya, pembayaran atau penyelesaian hutang daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan dapat dilakukan sekaligus dalam tahun anggaran 2025 atau bertahap dalam beberapa tahun. Namun kondisi saat ini, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menginginkan semua utang-utang pihak etiga tersebut dapat diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2025.

Niat baik dan komitmen Gubernur Maluku ini, harusnya menjadi acuan dan dasar bagi Inspektorat dalam melakukan pengendalian dan peng­awasan terhadap penyelesaian utang-hutang Tahun Anggaran 2024 tersebut, dengan memastikan se­cara baik dan benar dasar dokumen pengakuan utang dan nilai hutang perangkat daerah kepada pihak ketiga dapat diyakini kebenarnya dan dapat dipertangungjawabkan sesuai kondisi real dilapangan.

Namun diduga proses peme­riksaan fisik tidak dilakukan dan diduga terjadi persengkokolan an­tara pihak ketiga dan oknum-oknum pejabat di Inspektorat Maluku. (S-20/S-26)